Indonesia Desak GNB Dorong Gencatan Senjata di Gaza dan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

- 21 Januari 2024, 07:10 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury saat menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok di Uganda
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury saat menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok di Uganda /dok.Kemlu/

PORTAL JOGJA - Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB).

Dalam konferensi yang berlangsung di Kampala, Uganda, Wamenlu Pahala menggarisbawahi semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung menegaskan pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.

“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", kata Pahala sepertidilansir dari ANTARA.

Baca Juga: Sinopsis Film Pacific Rim, Pertarungan Robot Raksasa di Masa Depan

Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Saat ini, terdapat lima anggota GNB yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.

Selain di pertemuan utama KTT GNB, Wamenlu Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina.

Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Selanjutnya, Indonesia mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan.

“Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industri", papar Wamenlu.

Halaman:

Editor: Chandra Adi N

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x