Network
Laut bukanlah tempat sampah Jepang, Samudera Pasifik bukanlah saluran pembuangan Jepang, kata Zhao Lijian, juru bicara kementerian luar negeri China, pada jumpa pers reguler di Beijing.
"Jepang seharusnya tidak membiarkan seluruh dunia membayar untuk cara mereka mengelola air limbah nuklirnya,” ujar Lijian seperti dikutip Reuters dan ditulis Portaljogja.com.
Sekitar 30 kelompok anti-nuklir dan lingkungan menyebut langkah Jepang sebagai terorisme nuklir. Mereka mengatakan telah mengirim daftar tanda tangan sebanyak 64 ribu orang yang menentang langkah Jepang tersebut. Tanda tangan tersebut dikumpulkan dari 86 negara sejak Februari 2021.
Koalisi dari 25 organisasi perikanan di Korea Selatan juga melakukan unjuk rasa dan menyampaikan protes tertulis ke kedutaan, mendesak Jepang untuk mencabut keputusan tersebut.
Korea Selatan juga diminta untuk melarang impor makanan laut dari Jepang. "Industri kami sedang mengalami kerusakan yang memusnahkan, hanya dengan kekhawatiran orang-orang tentang kemungkinan kontaminasi radioaktif produk laut," tulis pernyataan koalisi tersebut.
Protes warga Korea Selatan tersebut berlangsung Rabu, 14 April 2021 di depan kedutaan besar Jepang di Seoul dan konsulat Jepang di Pelabuhan Busan serta di Pulau Jeju.
Baca Juga: Kisah Nabi Muhammad, Sehat Ala Nabi, dan Jejak Anak Negeri, Jadwal Acara Trans7 Kamis 15 April 2021
Korea Selatan berupaya untuk melawan keputusan pemerintah daerah Fukushima, Jepang yang hendak melepaskan air yang terkontaminasi radioaktif pada tahun 2023 dengan cara melaporkan ke pengadilan Internasional.
Bukan hanya Korea Selatan, keputusan pelepasan air kontaminasi radioaktif ini juga ditentang oleh dua negara tetangga Jepang lainnya yaitu China dan Taiwan.
Pemerintah daerah Fukushima, Jepang pada Selasa, 13 April 2021 mengungkapkan rencana untuk melepas lebih dari 1 juta ton air yang terkontaminasi radioaktif akibat gempa Jepang tahun 2011 lalu yang meretakkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi.
