Network
PORTAL JOGJA - Turki mengkritik Kosovo karena berjanji akan membuka kedutaan besar di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa itu melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional.
"Komitmen Kosovo yang dipertanyakan adalah pelanggaran hukum internasional, khususnya resolusi PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam pernyataan tertulisnya, Senin 1 Februari 2021.
Kosovo dan Israel secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan kesepakatan yang ditandatangani pada hari Senin 1 Februari 2021 tersebut.
“Langkah yang diambil oleh Kosovo tidak akan membantu perjuangan Palestina dan akan merugikan visi solusi dua negara (Palestina dan Israel),” kata Aksoy menambahkan.
Baca Juga: BPPTKG Bantah Kabar Adanya Kubah Lava Baru di Lereng Gunung Merapi
Jika itu terjadi, Kosovo akan menjadi negara ketiga yang membuka kedutaan besar di Yerusalem setelah AS dan Guatemala.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Kosovo dan Israel pada Senin, 1 Februari 2021 menandatangani dokumen yang melengkapi proses pengakuan timbal balik.
Amerika Serikat akan mengakui kedaulatan Kosovo sedangkan Kosovo akan segera membuka kedutaan besarnya di Yerusalem.
Menteri Luar Negeri Kosovo Meliza Haradinaj-Stublla menandatangani dokumen yang membangun hubungan dengan Israel di Pristina, ibukota Kosovo.
Ini adalah tonggak diplomatik bagi Kosovo serta kemunduran bagi Serbia yang tidak menginginkan negara di dunia untuk mengakui Kosovo, bekas provinsi di Serbia, sebagai negara merdeka.
Israel telah menjadi negara ke-117 di dunia yang mengakui Kosovo sejak negara itu mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Februari 2008.
Membangun hubungan diplomatik antara Kosovo dan Israel menandai langkah lain menuju implementasi kesepakatan Washington yang ditandatangani pada September 2020 dibawah mantan Presiden AS Donald Trump.
“Pada hari ini, kami sedang menulis babak baru dalam hubungan antara negara kami [Israel dan Kosovo]. Kami memiliki nilai-nilai demokrasi yang sama. Kami meminta negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Kosovo, ”kata Haradinaj-Stublla dalam sebuah upacara yang disiarkan langsung di depan Kementerian Luar Negeri Kosovo.
Baca Juga: Tayang Malam ini, Berikut Link Live Streaming Ikatan Cinta Episode 149
Menteri Luar Negeri Gabriel Ashkenazi, menandatangani dokumen tersebut di kantornya di Israel.
Haradinaj-Stublla selain berterima kasih kepada pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump juga berterimakasih kepada pemerintahan AS di bawah Joe Biden.
“Serta dukungan dari pemerintahan baru AS untuk Perjanjian Washington, yang telah ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri yang baru, Anthony Blinken,”kata Haradinaj-Stublla.
Kosovo yang 95 persen penduduknya beragama Islam Sunni, akan segera membuka kedutaan besar di Yerusalem, tempat yang menjadi sengketa antara Palestina dan Israel.
Baca Juga: BPPTKG: Pasca Erupsi 27 Januari, Potensi Lava Pijar dan Awan Panas Merapi Masih Tinggi
Pembentukan hubungan diplomatik timbal balik antara Israel dan Kosovo adalah salah satu poin utama dari apa yang disebut kesepakatan Washington pada September 2020.
Dari keseluruhan isi perjanjian Washington, hanya satu poin yang memuat tenggat waktu. Yaitu pemindahan Kedutaan Besar Serbia di Israel ke Yerusalem pada 1 Juli 2021.
Ankara menanggapi apa yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" oleh mantan Presiden AS Donald Trump, Turki menyatakan bahwa rakyat dan tanah Palestina tidak untuk dijual.
Turki adalah salah satu negara pertama yang mengakui Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008 dan mendukung negara itu untuk diakui oleh komunitas internasional.***
