PORTAL JOGJA - PBB menilai Taliban, yang saat ini menjadi penguasa Afghanistan dinilai ingkar janji soal hak asasi manusia, termasuk dengan memerintahkan perempuan tinggal di rumah, menghalangi anak-anak perempuan bersekolah.
Hal itu diungkapkan seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jeneva, Senin, 13 September 2021
Selain itu Qatar juga mendesak Taliban untuk menghormati hak perempuan setelah Afghanista jatuh.
Menteri luar negeri Qatar mengatakan negaranya telah meminta Taliban, sebagai penguasa baru Afghanistan, untuk menghormati hak-hak perempuan.
Baca Juga: 7 Penyebab Taliban Sulit Terkalahkan di Afghanistan, Ini Faktanya
Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani juga mengatakan masih terlalu dini bagi Qatar untuk mempertimbangkan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban.
"Kami selalu meminta kepada Taliban dan pemerintah, kami menekankan permintaan itu kemarin, bahwa pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi, termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan di Afghanistan," kata Sheikh Mohammed dikutip dari Reuters, Selasa, 14 September 2021.
Ia berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha, ibu kota Qatar.
Setelah Taliban berkuasa ada kekhawatiran bahwa pembatasan seperti itu akan kembali diberlakukan dan melarang perempuan dan anak-anak sekolah.
Menlu Le Drian, sementara itu, mengatakan puluhan warga negara Prancis masih berada di Afghanistan dan bahwa pemerintah di Paris sedang bekerja sama dengan Qatar untuk mengevakuasi mereka.
Sheikh Mohammed dan Le Drian sama-sama menyatakan bahwa masyarakat internasional sedang menanti Taliban untuk memenuhi janji-janjinya.
Kedua menlu juga mengatakan masih terlalu dini untuk membahas pengakuan bagi pemerintahan baru di Kabul.
Baca Juga: Cara Cek Skor Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru 2021, Simak Infonya
Sementara itu Taliban juga melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk memburu orang-orang yang dulu merupakan musuhnya, kata Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.
"Berbeda dengan jaminan yang dinyatakan bahwa Taliban akan menjunjung hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir ini perempuan malah semakin diabaikan dari lingkungan masyarakat," kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Ia juga menyatakan kekecewaan pada susunan pemerintah Taliban, yang didominasi oleh etnis Pashtun. Bachelet mencatat bahwa tidak ada ada perempuan dalam susunan tersebut.
Bachelet melaporkan bahwa, di beberapa daerah, anak-anak perempuan berusia di atas 12 tahun dilarang bersekolah.
Bachelet juga menyoroti janji lain yang diingkari Taliban, yaitu bahwa kelompok itu akan mengampuni para mantan pegawai negeri dan petugas keamanan pada pemerintahan sebelumnya.
Taliban tidak menepati janji untuk tidak melakukan penggeledahan ke rumah-rumah.
Baca Juga: Cerita Lucu Tes SKD CPNS 2021 dari Sepatu Tertinggal di Lokasi Ujian Hingga Nilai Tertinggi
Menurut Bachelet, PBB telah menerima laporan beberapa dugaan penggerebekan ke rumah orang-orang yang pernah bekerja untuk perusahaan AS dan pasukan keamanan.
Beberapa anggota staf PBB juga melaporkan ada peningkatan serangan dan ancaman, ujarnya.
Bachelet menyatakan desakan agar suatu mekanisme dibentuk guna mengawasi praktik hak asasi manusia di Afghansitan.
"Saya kembali meminta Dewan ini untuk mengambil langkah berani dan kuat, yang sepadan dengan tingkat krisis ini," katanya. ***