PORTAL JOGJA - Pemutaran musik bagi pelanggan disejumlah lokasi, baik itu lokasi hiburan, mall, kafe dan berbagai tempat lainnya kini sudah diatur pemerintah.
Sarana yang dulu digunakan oleh pelaku usaha untuk menghidupkan suasana, kini telah diatur melalui PP Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang kewajiban untuk memberikan royalti terhadap pemutaran lagu atau musik.
Pada pasal 3, disampaikan jika terdapat kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak.
Aturan tentang lokasi apa saja yang akan dikenakan royalti terhadap pemutaran lagu atau musik juga tertera dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021.
Setidaknya terdapat 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut:
1. Seminar dan konferensi komersial,
2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek,
3. Konser musik,
4. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut,
5. Pameran dan bazar,
6. Bioskop,
7. Nada tunggu telepon,
8. Bank dan perkantoran,
9. Pertokoan,
10. Pertokoan,
11. Pusat rekreasi,
12. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel,
13. Bisnis karaoke,
14. Lembaga penyiaran radio.
Pada peraturan tersebut, royalti harus segera dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah pemutaran lagu dilakukan.
Nantinya LMKN akan meneruskan royalti tersebut kepada pemilik hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh pemilik hak cipta.
Adapun jika tidak melakukan pembayaran royalti, pelaku usaha dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. ***