Network
PORTAL JOGJA - Prevalensi stunting di DIY berada di angka 16,4 %, dan menjadi 5 besar terendah di Indonesia. Angka ini jauh di bawah prevalensi stunting nasional yaitu 21,6 %. Meskipun sudah jauh di bawah prevalensi nasional, namun DIY tetap harus menurunkan sebanyak 2% lagi, sehingga menyentuh angka target prevalensi stunting nasional yaitu 14 %.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, dirinya optimis bahwa angka tersebut bisa dicapai DIY dengan tidak terlalu sulit. Untuk mempercepat penekanan angka stunting, Hasto mengatakan agar dilakukan pencegahan dini. Calon pengantin harus dikawal dan diberi arahan, dengan menggandeng KUA.
“Calon pengantin ini kesadarannya harus digalakkan lagi, karena saat ini sekitar 20.000 yang nikah di tahun 2023, yang terdaftar di Simkah ini, yang periksa darah dan sebagainya baru sekitar 4000.Jadi baru 20,5%. Itu yang perlu kita galakkan,” kata Hasto pada Kamis (01/02) di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Baca Juga: Sinopsis Film Knives Out, Daniel Craig akan Memecahkan Misteri di Balik Intrik Keluarga
Hasto juga menyambut baik usulan Wagub DIY untuk melibatkan local wisdom untuk menekan prevalensi stunting. Local wisdom penting dilakukan karena dapat menjadi alternatif kreatif untuk mengedukasi keluarga.
“Kalau misalnya tingkep atau 7 bulanan, itu kita bisa adakan tingkep massal, kemudian sambil dikasih edukasi harus bagaimana. Kalau sudah tingkep atau 7 bulanan, kepala (bayi) harus sudah di bawah, berarti kalau belum namanya sungsang, jadi nanti habis tingkep PR-nya nungging supaya tidak sungsang,” papar Hasto.
Mengawinkan momentum antara budaya dengan kondisi medis ini menurut Hasto menjadi hal yang sangat baik. Mengingat, masing-masing daerah memiliki karakter budaya yang berbeda dan beragam. Keberagaman inilah yang menurut Hasto justru bisa menjadi senjata ampuh mengedukasi masyarakat.
Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat DIY, Sugeng Purwanto, usai mendampingi Sri Paduka mengatakan, meskipun stunting relatif terkendali, namun perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terdapat sisi-sisi yang masih perlu mendapatkan penekanan dalam bentuk implementasi kebijakan, seperti penanganan autisme, ODGJ, dan lainnya.
“Jogja sendiri kalau penanganan terhadap hal itu kan sudah berjalan tapi justru apa yang menjadi kendala hambatan yang tiga hal tadi kami sampaikan yaitu kerentanan dengan perilaku personal. Kita menggandeng dinas-dinas terkait, meskipun ini ranahnya Dinas Kesehatan. Dinsos, Disbud, dan lainnya,” ungkap Sugeng.
Baca Juga: KPU Sleman Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024
