Network
Sedangkan, dari data yang masuk per 24 Agustus 2020 di Seluruh Kapanewon Kulon Progo, capaian tertinggi realisasi PBB-P2 terdapat di Kapanewon Kalibawang dengan total 89,6 persen.
Dikatakan olehnya, bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2 diantaranya SPPT bermasalah (Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui), permasalahan perumahan, tingkat kesadaran wajib pajak kurang, dan Support system teknologi informasi yang belum optimal.
Baca Juga : Kapolda Jawa Barat Siap Jadi Relawan Vaksin Covid-19
Disampaikan pula beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh BKAD bekerja sama dengan Bank BPD DIY selaku bank pengelola khas daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan kemudahan pembayaran PBB-P2 di semua layanan, diantaranya melalui Teller, ATM, EDC, SMS/Mobile Banking, dan Agen Laku Pandai.
“Kami bekerjasama dengan Bumdes sehingga para wajib pajak bisa membayar di Agen Laku Pandai yang berada di Bumdes, sehingga harapan kami nantinya semua Kalurahan di Kulon Progo bisa mempunyai Agen Laku Pandai sehingga wajib pajak yang ada di seluruh Kabupaten kulon Progo itu tidak perlu datang ke BPD tapi cukup ke Agen Laku Pandai,”ujar Pimpinan Cabang Bank BPD DIY Cabang Wates, Didit Respati Setiadi.
Lanjutnya, beberapa kendala terkait wajib pajak diluar daerah terutama diluar provinsi DIY, Bank BPD DIY telah bekerjasama dengan Gopay dan Tokopedia, sehingga para wajib pajak yang berada diluar provinsi DIY bahkan diluar jawa bisa melakukan transaksi online ke bank BPD melalui Tokopedia ataupun Gopay.
Baca Juga : Jadwal Acara Trans TV dan Trans 7 Hari Ini Selasa 25 Agustus 2020. Ada Bruce Willis di Bioskop Trans
Kerjasama ini menjadi salah satu pendukung program dari pemerintah Kabupaten agar dimana pun wajib pajak berada bisa membayar kewajibannya tanpa ada kendala jarak.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengapresiasi pertemuan yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana progres pendapatan dari pajak bumi dan bangunan mulai dari tingkat Kalurahan hingga tingkat Kapanewon.
“Terima kasih untuk seluruh jajaran BKAD, Panewu, Lurah, dan Dukuh se-Kulon Progo atas kerja kerasnya dalam Pemungutan PBB-P2. Lewat pertemuan seperti ini semua persoalan baik menyangkut tagihan sampai masalah tehnis pengelolaan pajak termasuk masalah di lapangan yang menjadi kendala bisa di carikan solusinya,” jelas Fajar.
