FOKAL IMM DIY Sebut Nadiem Makarim Gagal Pimpin Kemendikbud

- 24 Juli 2020, 19:25 WIB
Ketua Umum Korwil Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) DIY, Mohammad Saleh Tjan.
Ketua Umum Korwil Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) DIY, Mohammad Saleh Tjan. /(ist)

PORTAL JOGJA – Mundurnya organisasi Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, dan PGRI mengindikasikan terdapat persoalan  pada Program Organisasi Penggerak (POP).

“Karena itu, Kemendikbud harus dievaluasi,”  kata Ketua Umum Korwil Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) DIY, Mohammad Saleh Tjan dalam pernyataan sikap yang disampaikan Portal Jogja, hari ini, 24 Juli 2020.

Kemendikbud seharusnya menyusun terlebih dulu perencanaan program.   Melakukan evaluasi keberhasilan pendidikan secara nasional dan evalusi pelaksanaan pendidikan.

Baca Juga: [HOAKS] Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Maklumi Gaji Kecil, Imbalannya Surga

Pekerjaan lain yang tak kalah penting adalah menyusun program peningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan.

“Ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa melibatkan Muhahammadiyah dan NU yang telah terlibat langsung sebagai penyelenggara pendidikan sampai tingkat desa,” kata Saleh Tjan.

Mundurnya Muhammadiyah, NU dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membuktikan Nadiem Makarim gagal memimpin Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Lelang 99 Kendaraan Dinas, Terendah Rp 381 Ribu, Tertinggi Rp 20 Juta

Karena itu, Saleh Tjan menyarankan  Presiden Joko Widodo segera mengganti  Mendikbud sekarang.

Pria yang dikenal sebagai kader militan Muhammadiyah ini menyebut POP sebagai program prematur.

Indikasinya terlihat  dari tidak adanya payung hukum terkait rencana penggunaan anggaran.  

Baca Juga: Siapa yng Bakal Jadi Imam dan Muazin di Hagia Sophia?

Pasalnya, Program Organisasi Penggerak  yang dianggarkan sebesar Rp 595 miliar belum disetujui Komisi X DPR RI.

Padahal, kebijakan yang berimplikasi membutuhkan anggaran APBN dalam jumlah besar harus mendapat persetujuan DPR.

Selain itu, Saleh Tjan melihat  proses seleksi tidak jelas.

Baca Juga: Marquez Tampil di MotoGP Andalusia 2020?

Karena itu, Mendikbud harus menjelaskan alasan dan latar belakang  pemilihan lembaga penyeleksi dari luar Kemendikbud.

POP seharusnya menjadi program nyata untuk mendorong hadirnya sekolah penggerak berkelanjutan.

Baca Juga: Mau Simpan di Google Drive? Ini Keunggulan dan Kelemahannya

Program yang melibatkan peran organisasi dengan fokus utama peningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik.

POP juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan melibatkan organisasi masyarakat  yang digagas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (*)

 

Editor: Azam Sauki Adham


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah