Tiga Wali Kota Cimahi Terjerat Korupsi, KPK Prihatin dan Berharap Tak Terulang Lagi

- 28 November 2020, 16:51 WIB
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020. / ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp./

PORTAL JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cimahi 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna (AJM) sebagai tersangka suap kasus perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda.

Ternyata dua wali kota sebelumnya juga terjerat kasus yang sama korupsi. Tiga wali kota Cimahi berturut-turut jadi tersangka korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan prihatin sudah tiga Wali Kota Cimahi terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"KPK sungguh prihatin atas korupsi yang terus dilakukan para kepala daerah. Bahkan untuk Kota Cimahi telah tiga kepala daerahnya berturut-turut menjadi tersangka KPK. KPK berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Baca Juga: Artis Ibukota Kembali Terjerat Kasus Prostitusi Online, Salah Satunya Pemeran Film Layar Lebar

Menurut Firli, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Cimahi 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna (AJM) sebagai tersangka. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda di Kota Cimahi, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018-2020.

Selain Ajay, Wali Kota Cimahi sebelumnya, yakni Itoc Tochija dan Atty Suharti juga pernah diproses KPK.

Ia mengatakan kepala daerah dipilih melalui proses demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga jangan mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat.

Kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki sebagai amanah jabatan diharapkan membuat kebijakan yang semata-mata berfokus pada kesejahteraan warganya.

"Karenanya, jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata Firli dikutip dari Antara.

Halaman:

Editor: Bagus Kurniawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x