Network
PORTAL JOGJA - Jumlah masyarakat yang terpapar virus Covid-19 semakin bertambah dan bahkan menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi. Lonjakan ini terjadi terutama beberapa pekan setelah libur lebaran.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, 5 provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus seluruhnya berada di Pulau Jawa. Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Dalam paparannya Wiku menyebutkan, DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan jumlah kasus mingguan 7.132 kasus dan Jawa Timur menempati urutan kelima dengan jumlah kasus mingguan 939 kasus.
Baca Juga: Gempa Susulan Terjadi Hingga 13 Kali, BMKG Sebut Terjadi Kenaikan Muka Air Laut Setinggi 0,5 Meter
Kondisi ini sepertinya tidak sesuai prediksi mengingat adanya kebijakan pelarangan mudik lebaran pada Idul Fitri Mei lalu. Namun ternyata lonjakan jumlah pasien terjadi pada minggu ke-5 pasca Idul Fitri.
"Bahkan Provinsi ke-6 teratas juga berasal dari Pulau Jawa yakni Provinsi Banten dengan kenaikan kasus lebih dari 400 hingga 7000 di minggu ini,” ungkap Wiku seperti diunggah Kanal Youtube BNPB Indonesia.
“Kenaikan kasus pada minggu ke-5 pasca periode libur Idul Fitri ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Jawa Barat serta daerah yang menjadi asal pemudik yaitu DKI Jakarta," lanjut Wiku.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Waspada Potensi Tsunami Akibat Longsor Bawah Laut, Masyarakat Diminta Jauhi Pantai
Sementara itu sebanyak 12 Provinsi di luar Pulau Jawa menurut Wiku justru mengalami penurunan kasus. Ke-12 provinsi tersebut adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, NTT, NTB, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau.
Kondisi yang mengkhawatirkan ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta masyarakat. “Untuk lebih berhati-hati dan segera menetapkan strategi pengendalian kasus yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah." Wiku mengingatkan.
