Network
PORTAL JOGJA - Adanya upaya untuk mengganti posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh sekelompok orang beberapa waktu kini direspon oleh kader.
Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang seluruh Indonesia sepakat meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai.
Baca Juga: Inilah 7 Pasangan yang Pernah Terciduk Dispatch Selain G-Dragon dan Jennie Blackpink
Mereka dianggap berkonspirasi bersama pihak eksternal untuk melakukan kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti ketua umum Demokrat AHY.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/2/2021), menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.
"Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat," kata Ni’matullah didampingi seluruh ketua DPD yang dilansir Antara.
Baca Juga: Puluhan Penambang Emas Ilegal di Parigi Moutong Sulawesu Tengah Tertimbun Longsor
Dia menyatakan seluruh DPD setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat," ktanya.
Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara sah.
Baca Juga: Produsen Bata Ringan, Blesscon Ekspansi Pabrik di Jawa Tengah untuk Percepat Distribusi
Para ketua DPD Partai Demokrat itu berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.
Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.
"Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks," kata AHY.
Baca Juga: Rahasia Pendidikan Anak di Jepang, Nomor 2 Seperti Metode Ali bin Abi Thalib
Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil.
Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.
“Partai Demokrat is not for sale," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring semakin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.
Baca Juga: Dijamin Berhasil! Begini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12, Lengkap dan Paling Update
Ketum AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.
"Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia," kata AHY.***
