Network
PORTAL JOGJA - Sejumlah pernyataan menyebut Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan diskriminasi terhadap para ulama di Tanah Air.
Hal itu pun dibantah Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang memastikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melakukan diskriminasi ulama.
Mahfud MD mengatakan bahwa Pemerintah memastikan tidak akan tebang pilih atau diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap ulama. Siapapun yang dihukum memang terbukti melanggar undang-undang.
Baca Juga: Gebrakan Menparekraf Sandiaga Uno Langsung Gandeng 3 Menteri, Selamatkan Pariwisata
Baca Juga: Curhat Rohimah Istri Pertama Kiwil Saat Membandingkan Meggy dengan Eva Belisima, Mereka Beda Sekali
"Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," ungkap Mahfud MD sebagaimana dilansir PortalJogja dari PMJ News, Sabtu, 26 Desember 2020.
Pernyataan Mahfud ini sekaligus menepis tudingan penegakan hukum di Indonesia diskriminatif. Baru-baru ini, anggota DPR Fadli Zon sempat merespons laporan salah satu pengurus Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang ditolak polisi merupakan bukti diskriminasi hukum.
Tak adanya diskriminasi Pemerintah terhadal ulama kata Mahfud dicontohkannya dari kasus Abu Bakar Ba’asyir. Saat itu Pengadilan membuktikan Ba'asyir secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme. Abu Bakar Ba'asyir divonis Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Bagir Manan yang juga dikenal sebagai tokoh Muslim.
Baca Juga: Ledakan Besar di Nashville Amerika Serikat, Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Baca Juga: Tahun 2021 Pasar Mobil Listrik di Indonesia Semakin Terbuka Lebar, Persaingan Tambah Ketat
