Network
PORTAL JOGJA - Pilkada serentak 2020 tinggal 3 hari lagi. Pilkada serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis 8 provinsi dan 10 kota/kabupaten yang rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 9 Desember 2020.
Hal ini disampaikan lembaga tersebut saat peluncuran IKP Pilkada 2020, Minggu, 6 Desember 2020.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan 51 Petugas Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Hari Tabu 9 Desember Jadi Hari Libur Nasional
Dilansir dari laman Bawaslu, dia menjelaskan daerah yang terindikasi rawan hak pilih tersebar di 10 kabupaten/kota. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Manokwari (100); Kabupaten Teluk Wondama (100); Kabupaten Boyolali (91,2); Kabupaten Sintang (89,2); Kabupaten Pasaman Barat (86,6); Kota Tangerang Selatan (86,6); Kabupaten Fakfak (85,8); Kabupaten Tanah Datar (85,3); Kabupaten Malaka (85,3); dan Kabupaten Konawe Selatan (85,3).
Sedangkan pada pemilihan gubernur, lanjutnya, terdapat delapan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan terindikasi rawan tinggi dan satu provinsi termasuk rawan sedang dalam isu hak pilih.
Urutannya adalah Jambi (100); Sulawesi Utara (100); Sumatera Barat (86,3); Kalimantan Utara (85,9); Sulawesi Tengah (85,8); Kalimantan Tengah (78,9); Kalimantan Selatan (78,9); Bengkulu (77,9); dan Kepulauan Riau (64,6).
Dia menjelaskan, terdapat 133 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dan 128 terindikasi rawan sedang dalam konteks hak pilih.
Baca Juga: Korupsi Bansos Rp17 Miliar, Akun Instragram Mensos Juliari Batubara Mendadak Lenyap
"Skor tertinggi terkait hak pilih ada di 133 daerah. 128 (daerah) terindikasi rawan sedang dalam konteks hak pilih," kata Afif di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Tak hanya itu ungkap Afif, masih ditemukan banyak warga yang sudah memiliki hak pilih yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti belum memiliki KTP elektronik dan orang yang tidak semestinya terdata, namun ternyata terdata.
"Sebagaimana kita tahu, hak pilih ini karena data hidup, kerap menjadi masalah," tutur lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Adapun Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Fritz Edward Siregar menyerukan KPU dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan proses rekam data bagi pemilih yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdata.
Baca Juga: Gus Dur Dulu Pernah Bubarkan Kementerian Sosial Karena Dianggap Sarang Korupsi
Menurut dia, masih ada waktu sekitar tiga hari jelang pemungutan suara untuk melakukan perekaman. Sebab, Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Dukcapil telah berkomitmen untuk menjaga hak pilih dalam pemilihan 2020.
"Karena perlindungan hak pilih ini menjadi perhatian bersama berdasarkan RDP dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu," sambung Fritz.
Berdasarkan hasil penelitian itu, lanjut dia, maka Bawaslu merekomendasikan agar ada koordinasi antara KPU, dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan pemilih yang berhak dapat menggunakan suaranya.****
