PORTAL JOGJA - Pemerintah terus mendorong agar laju pertumbuhan ekonomi kembali positif di 2021. Berbagai upaya dilakukan di masa pandemi ini.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli menyatakan pemerintah perlu memberikan kemudahan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Tujuannnya agar agar pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat.
Baca Juga: Tekad Millen Cyrus Usai Jalani Rehabilitasi di Lido, Ingin Bahagiakan Mama
"Berikan kemudahan bantuan kepada pelaku UMKM sebagai upaya agar pelaku usaha dapat adaptif terhadap keadaan pandemi," kata Rafli dalam keterangan tertulis di Jakarta, yang dikutip dari ANTARA Sabtu 23 Januari 2021.
Menurut dia, dengan mempermudah bantuan dari pemerintah kepada UMKM, masyarakat dapat terus produktif dalam menjalankan usahanya.
Hal yang lebih utama, adalah bagaimana masyarakat di berbagai daerah dapat beradaptasi dengan kondisi dengan bantuan kebijakan dari pemerintah.
Baca Juga: Tips Merawat Burung Murai Batu, Ocehan Paling Banyak Digemari Kicau Mania
Baca Juga: Tips Cara Memelihara Ayam Hutan Agar Cepat Jinak dan Tidak Mudah Stres
"Bantuan yang diberikan kepada masyarakat akan berpengaruh kepada kinerja UMKM," tegasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan sejumlah strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (21/1), menyatakan pihaknya mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitasi penguatan modal, kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik, pengembangan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran.
Baca Juga: Preview Udinese vs Inter Milan : Prediksi Taktik, Strategi dan Susunan Pemain
Menurut Teten Masduki, pengembangan kapasitas usaha mikro melalui transformasi informal menuju formal.
Selain itu, ujar dia, mendorong pelakunya masuk ke pasar ekspor melalui pengembangan investasi dan UKM dengan skema pembiayaan dan potensi investasi serta pengembangan SDM UKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta eksportir menggandeng para pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan untuk mendorong mereka naik kelas dari sisi skala usaha.
Baca Juga: Pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Tinggal Menghitung Hari ?
“Eksportir ini bisa mengajak UMKM, ini segera menaikkan kelas,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penandatanganan Kerja sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (18/1/2021).
Hal ini, kata Presiden, menjadi peluang yang baik bagi eksportir untuk menggandeng UMKM agar terlibat dalam kegiatan usahanya.
Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tiga faktor kunci yang dinilai dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi RI dan masuk ke jalur positif pada 2021.
Baca Juga: Preview AC Milan vs Atalanta : Prediksi Strategi Tim dan Susunan Pemain
"Pertama adalah menjaga konsumsi rumah tangga untuk mendorong daya beli masyarakat, sebab hal ini menyumbang 57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," kata Menko Airlangga Hartarto dalam webinar CEO Forum di Jakarta.
Airlangga mengatakan untuk membangkitkan perekonomian di tingkat bawah dengan menggencarkan program bantuan sosial, perlindungan sosial, maupun penguatan UMKM misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Terkait hal itu Kemenkop UKM akan terus memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2021 ini agar mendorong dan mengembangkan UMKM untuk membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Baca Juga: Megawati Ulang Tahun Ke-74, PDIP Gelar Doa Untuk Negeri
Plafon penyaluran KUR 2021 akan bertambah jadi Rp253 triliun. Adapun jenis KUR yang disalurkan Kemenkop UKM 2021 adalah:
1. Supermikro sampai dengan Rp10 juta
2. Kecil Rp50-Rp500 juta
3. Mikro Rp10 juta-Rp50 juta
4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sampai dengan Rp25 juta.***