Network
PORTAL JOGJA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo menggelar rapat evaluasi Pendapatan Daerah, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020, Selasa 25 Agustus 2020.
Rapat evaluasi dan monitoring tersebut dipandu langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana di dampingi Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana, dan Pimpinan Cabang Bank BPD DIY Cabang Wates, Didit Respati Setiadi.
Kegiatan ini pun diikuti juga oleh para Panewu dan Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
Baca Juga : Kominfo Targetkan 12 Ribu Lebih Desa Terjangkau 4G
Dalam laporannya, Kepala BKAD, Eko Wisnu menyampaikan untuk hasil realisasi penerimaan P2 tahun 2020 per 31 Juli 2020 adalah Rp13.051.387.774,- atau 63,45 persen dari pokok ketetapan target Kalurahan tahun 2020 sebesar Rp20.567.755.168,-.
Dari realisasi tersebut, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah menempati posisi teratas sebagai Kalurahan dengan persentase realisasi tertinggi yakni sebesar 100,11% dari target DHKP (Data Himpunan Ketetapan Pajak).
Sementara untuk 25 Kalurahan lainnya tingkat realisasi PBB-P2 rata-rata masih berada dibawah target untuk bulan agustus yaitu 80 Persen.
Baca Juga : Menkeu Sri Mulyani Dukung Tunjangan Pulsa Gratis Rp 200 Ribu Bagi ASN
Bahkan, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih realisasinya turun drastis dibawah 50 persen.
Sedangkan, dari data yang masuk per 24 Agustus 2020 di Seluruh Kapanewon Kulon Progo, capaian tertinggi realisasi PBB-P2 terdapat di Kapanewon Kalibawang dengan total 89,6 persen.
Dikatakan olehnya, bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2 diantaranya SPPT bermasalah (Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui), permasalahan perumahan, tingkat kesadaran wajib pajak kurang, dan Support system teknologi informasi yang belum optimal.
Baca Juga : Kapolda Jawa Barat Siap Jadi Relawan Vaksin Covid-19
Disampaikan pula beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh BKAD bekerja sama dengan Bank BPD DIY selaku bank pengelola khas daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan kemudahan pembayaran PBB-P2 di semua layanan, diantaranya melalui Teller, ATM, EDC, SMS/Mobile Banking, dan Agen Laku Pandai.
“Kami bekerjasama dengan Bumdes sehingga para wajib pajak bisa membayar di Agen Laku Pandai yang berada di Bumdes, sehingga harapan kami nantinya semua Kalurahan di Kulon Progo bisa mempunyai Agen Laku Pandai sehingga wajib pajak yang ada di seluruh Kabupaten kulon Progo itu tidak perlu datang ke BPD tapi cukup ke Agen Laku Pandai,”ujar Pimpinan Cabang Bank BPD DIY Cabang Wates, Didit Respati Setiadi.
Lanjutnya, beberapa kendala terkait wajib pajak diluar daerah terutama diluar provinsi DIY, Bank BPD DIY telah bekerjasama dengan Gopay dan Tokopedia, sehingga para wajib pajak yang berada diluar provinsi DIY bahkan diluar jawa bisa melakukan transaksi online ke bank BPD melalui Tokopedia ataupun Gopay.
Baca Juga : Jadwal Acara Trans TV dan Trans 7 Hari Ini Selasa 25 Agustus 2020. Ada Bruce Willis di Bioskop Trans
Kerjasama ini menjadi salah satu pendukung program dari pemerintah Kabupaten agar dimana pun wajib pajak berada bisa membayar kewajibannya tanpa ada kendala jarak.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengapresiasi pertemuan yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana progres pendapatan dari pajak bumi dan bangunan mulai dari tingkat Kalurahan hingga tingkat Kapanewon.
“Terima kasih untuk seluruh jajaran BKAD, Panewu, Lurah, dan Dukuh se-Kulon Progo atas kerja kerasnya dalam Pemungutan PBB-P2. Lewat pertemuan seperti ini semua persoalan baik menyangkut tagihan sampai masalah tehnis pengelolaan pajak termasuk masalah di lapangan yang menjadi kendala bisa di carikan solusinya,” jelas Fajar.
Fajar menambahkan, sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo, kualitas pengelolaan PBB-P2 harus selalu ditingkatkan.
“Kepada seluruh jajaran terkait, khususnya Tim Intensifikasi PBB-P2 untuk lebih bekerja keras lagi dalam menggali potensi PBB yang ada di Kulon Progo guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan Kulon Progo yang lebih optimal," tandasnya. ***
