Network
PORTAL JOGJA - Guna mengendalikan penyebaran Covid-19 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Mmasyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai 9 Februari sampai 22 Februari 2021.
Kebijakan tersebut ditandatangani Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X pada Senin 8 Februari 2021, yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
"Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi COVID-19," kata Sultan HB X seperti dikutip Portaljogja.com dari Antara.
Baca Juga: Catat, Berikut Berbagai Peraturan dan Cakupan pada Pelaksanaan PPKM Mikro
PPKM Mikro diterapkan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT yang diklasifikasi menjadi zona hijau, kuning, oranye, dan merah.
Pada zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 dalam satu RT, skenario pengendalian dilakukan dengan pengamatan aktif. Seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
Zona kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
Zona oranye dengan kriteria jika terdapat enam sampai dengan sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat.
Untuk zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendaliannya yakni menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat.
Ditambah dengan melarang kerumunan lebih dari tiga orang dan membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Baca Juga: Layanan Samsat Keliling dan Payment Point BPD di DIY akan Kembali Dibuka
PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur, mulai dari Ketua RT-RW, lurah, satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), bintara pembina desa (Babinsa), tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), posyandu, dan tokoh masyarakat.
Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk pos komando (posko) tingkat kelurahan yang berkoordinasi dengan posko tingkat kecamatan.
Tidak berbeda dengan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) yang berlaku sebelumnya, pada PPKM Mikro Sultan juga menerapkan berbagai pembatasan kegiatan di tempat kerja, belajar/mengajar, konstruksi, hingga restoran.
Baca Juga: Bintang Film Senior Roy Marten Positif Terpapar Covid-19
Di tempat kerja diberlakukan Work From Home(WFH) sbesar 50 persen dan Work from Office sebesar 50 persen dengan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah masih dilakukan secara daring atau online.
Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, keuangan, perbankan, perhotelan, industri stretegis, dan sekor lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, dengan protokol kesehatan ketat.
Hanya saja, untuk restoran, mall atau pusat perbelanjaan, pembatasan jam operasionalnya diperlonggar jika sebelumnya sampai pukul 20.00 WIB maka pada PPKM Mikro ini maksimal sampai pukul 21.00 WIB.***
