PORTAL JOGJA - Beredar informasi yang tidak benar hingga meresahkan peserta tes PPPK guru.
Info itu tidak benar dan menyebar melalui berbagai pesan di media sosial dan sudah dipastikan hoaks.
Info hoaks itu soal pengangkatan PPPK Guru menjadi ASN bagi peserta yang telah ikut seleksi kompetensi PPPK Guru.
Hal itu terjadi pasca ditundanya pengumuman hasil Seleksi Kompetenai PPPK Guru tahap I 24 September 2021 lalu, hingga kini belum ditetapkan kapan rencana pengumumannya.
Baca Juga: Trik dan Kisi-kisi Menjawab Tes SKD CPNS 2021, Peserta Wajib Baca Sebelum Ikut Tes
Belum ada pernyataan resmi dari BKN maupun kemendikbudristek soal kapan pengumuman kelulusan PPPK Guru tahap I.
Kini beredar surat pengangkatan tenaga honorer.
Surat dengan kop dari Kemendikbud ini ditujukan kepada seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Isinya bahwa untuk memenuhi kekosongan tenaga guru dan tenaga administrasi dan tenaga kesehatan penyuluh pertanian maka akan diangkat tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, diantaranya tenaga honorer usia diatas 35 tahun, Tenaga honorer yang sudah ada sertifikasi dan Tenaga honorer belum tersertifikasi tapi terdaftar di dapodik.
Apakah surat tersebut benar?
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nunuk Suryani menegaskan bahwa surat itu tidak benar alias hoax.
Baca Juga: Saksikan Siaran Langsung Balapan MotoGP Amerika di Trans7 Minggu 3 Oktober 2021
Artikel ini sebelumnya tayang di PortalSulut.Pikiran-Rakyat.com dengan judul Jelang Pengumuman PPPK Guru Tahap I Beredar Surat Pengangkatan Honorer, Kemendikbud: Itu Hoax.
Surat seperti ini beredar bukan kali ini saja. Surat hoax ini sudah beredar sejak lama. Banyak tenaga honorer terutama di daerah yang mempercayai surat tersebut, meski ntaranya hoaks yang dibuat oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab,
Surat tersebut kemudian diolah lagi menggunakan aplikasi komputer kemudian disebarkan lagi seperti informasi yang baru.
Untuk itu para guru honorer diminta untuk tidak mempercayai surat ini.***(Harry Tri Atmojo/Portal Sulut)