Network
PORTAL JOGJA – Menteri Sosial Juliari P Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat program-program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah.
Mensos menilai, banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setidaknya sekitar 400-an Kabupaten/Kota tercatat tidak memperbarui data selama lima tahun terakhir.
Dilansir dari Antara, Juiari mengingatkan bahwa pemberian bansos harus memenuhi prinsip keadilan. Pembaruan data menjadi penting agar ada pemerataan penerima manfaat. "Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," kata Mensos.
Baca Juga: Update Covid-19 : Hari Ini Tambah 3.807 Kasus Baru, Sembuh 3.193
Padahal saat ini menurut Mensos ada banyak orang yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos.
Untuk melakukan perbaikan data, pemerintah menurut Juliari akan melakukan terobosan pada tahun depan. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.
"Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus," kata Mensos seperti ditulis Antara.
Baca Juga: 14 Orang Dipanggil Polda Metro Jaya, Lurah Petamburan Batal Diperiksa Karena Reaktif Covid-19
Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat.
Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah. Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga.
