Network
PORTAL JOGJA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyatakan menyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa kepada warga telah terealisasi 100 persen.
Penyaluran BLT Dana Desa ditujukan pada warga terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar pada Jumat, 23 Oktober 2020 yang dilansir Portal Jogja dari Antara News.
"BLT Dana Desa itu optimal sekali dan sudah 100 persen (tersalur)," kata Mendes Abdul
Baca Juga: 8 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kejaksaan AgungHalim.
Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya
Ia menjelaskan BLT Dana Desa merupakan dana bantuan yang disalurkan pada warga desa yang terkena dampak pandemi baik kesehatan dan ekonomi.
Berdasarkan data Kemendes PDTT per 22 Oktober 2020, BLT Dana Desa telah disalurkan kepada 7.997.269 keluarga penerima manfaat (KPM) di 74.184 desa dari total 74.957 desa di seluruh Indonesia.
Menurutnya selisih 773 desa lainnya merupakan desa-desa yang memang tidak termasuk ke dalam daftar desa yang layak menyalurkan BLT Dana Desa. Hal itu disebabkan beberapa faktor, antara lain di desa tertentu mungkin semua warganya mampu, tidak ada warga miskin, sehingga desa tersebut tidak layak menyalurkan BLT Dana Desa.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia. Hari Ini Tambah 4.070 Kasus Baru, Sembuh 4.119
Berikutnya kata dia, desa lainnya tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena warga miskin yang ada di desa tersebut telah diberikan bantuan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lain dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian bisa juga dikarenakan warga yang mampu di desa tersebut berkomitmen untuk menanggung beban warga lain yang kurang mampu melalui dana yang mereka kumpulkan secara gotong royong.
"Contohnya di Malang. Mereka gotong royong untuk mensubsidi warga yang miskin," katanya.
Ia mengatakan faktor lainnya adalah karena status sebuah daerah yang secara administratif belum bisa disebut sebagai sebuah desa. Dengan begitu daerah tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana dalam bentuk BLT Dana Desa.
"Bisa juga warga di sebuah desa tidak menerima BLT Dana Desa, misalnya karena BPD-nya belum terbentuk," katanya.
Baca Juga: Sebuah Layang-Layang Nyangkut di Roda Pesawat Citylink Saat Hendak Mendarat
Ia menegaskan BLT Dana Desa telah disalurkan secara optimal kepada warga desa yang membutuhkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas atau 88 persen KPM yang menerima BLT Dana Desa adalah keluarga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.
"Dari 7,9 juta KPM, 88 persennya adalah petani dan buruh tani. Hal itu sudah sangat sesuai dengan kondisi desa yang mayoritasnya adalah buruh tani," katanya.
Ia mengatakan definisi warga terdampak pandemi Covid-19 adalah tidak hanya mereka yang terdampak secara kesehatan, melainkan juga secara ekonomi.
Baca Juga: Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24 Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2020
Oleh karena itu, penyaluran BLT Dana Desa kepada mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, maupun kepada warga desa yang berprofesi sebagai nelayan atau buruh nelayan, buruh pabrik, guru dan juga pedagang atau pelaku UMKM sudah tepat sasaran karena pada dasarnya hampir seluruh lapisan masyarakat telah terkena dampak ekonomi akibat pandemi.
Halim menambahkan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sangat efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa, terbukti dengan adanya penyerapan hingga 1.787.209 tenaga kerja.
"PKTD itu efektif sekali. Misalnya, kemiskinan desa itu data per Maret turun 0,03 persen. Itu berkat PKTD," pungas dia. *
