Network
Berikutnya kata dia, desa lainnya tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena warga miskin yang ada di desa tersebut telah diberikan bantuan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lain dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian bisa juga dikarenakan warga yang mampu di desa tersebut berkomitmen untuk menanggung beban warga lain yang kurang mampu melalui dana yang mereka kumpulkan secara gotong royong.
"Contohnya di Malang. Mereka gotong royong untuk mensubsidi warga yang miskin," katanya.
Ia mengatakan faktor lainnya adalah karena status sebuah daerah yang secara administratif belum bisa disebut sebagai sebuah desa. Dengan begitu daerah tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana dalam bentuk BLT Dana Desa.
"Bisa juga warga di sebuah desa tidak menerima BLT Dana Desa, misalnya karena BPD-nya belum terbentuk," katanya.
Baca Juga: Sebuah Layang-Layang Nyangkut di Roda Pesawat Citylink Saat Hendak Mendarat
Ia menegaskan BLT Dana Desa telah disalurkan secara optimal kepada warga desa yang membutuhkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas atau 88 persen KPM yang menerima BLT Dana Desa adalah keluarga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.
"Dari 7,9 juta KPM, 88 persennya adalah petani dan buruh tani. Hal itu sudah sangat sesuai dengan kondisi desa yang mayoritasnya adalah buruh tani," katanya.
Ia mengatakan definisi warga terdampak pandemi Covid-19 adalah tidak hanya mereka yang terdampak secara kesehatan, melainkan juga secara ekonomi.
Baca Juga: Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24 Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2020
Oleh karena itu, penyaluran BLT Dana Desa kepada mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, maupun kepada warga desa yang berprofesi sebagai nelayan atau buruh nelayan, buruh pabrik, guru dan juga pedagang atau pelaku UMKM sudah tepat sasaran karena pada dasarnya hampir seluruh lapisan masyarakat telah terkena dampak ekonomi akibat pandemi.
