Network
PORTAL JOGJA - Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia (BKSPTIS) menyampaikan seruan moral dengan tajuk "Menyelamatkan Demokrasi dan Menegakkan Daulat Rakyat" di Yogyakarta pada Selasa 6 Februari 2024.
Ketua Umum BKSPTIS Prof. Fathul Wahid, mengatakan demokratisasi yang telah berumur dua dekade seharusnya menjadi dewasa. Praktiknya, justru sebaliknya, mundur dan mengarah pada otoritarianisme baru. Mekanisme check and balances yang berfungsi membatasi kekuasaan kini cenderung melemah dan terpusat pada kelompok tertentu.
"Lembaga legislatif tak berdaya melakukan pengawasan. Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, menundukkan diri kepada penguasa dengan membuka ruang partisipasi calon presiden dan wakil presiden secara melawan hukum dan etika. Puncaknya, lembaga eksekutif menjadi adidaya," ujar Fathul melalui keterangan resminya.
Baca Juga: Pemancing di Regisan Gunungkidul Terseret Ombak, Hingga Hari Ini Masih dalam Pencarian
Merespons situasi tersebut Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia (BKSPTIS) menyatakan sikap diantaranya:
1. Menuntut pemerintah menegakkan etika kebangsaan dengan mewujudkan
netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan
mekanisme lima tahunan untuk menghormati kedaulatan rakyat. Menyelenggarakannya dengan adil adalah tuntutan Konstitusi dan demokrasi.
2. Mendesak pemerintah untuk menempatkan hukum sebagai panglima.
Pemerintah wajib tunduk pada semangat negara hukum (rule of law/rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat).
3. Mendorong pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dengan
mendasarkan setiap kebijakan pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan dan kemauan kelompok elit atau oligark tertentu.
4. Menyeru penyelenggara pemilihan umum untuk bekerja secara profesional
dan berintegritas, sehingga menghasilkan pemimpin yang absah dan dapat
dipercaya.
Baca Juga: Mesir Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza dan Menolak Pemindahan Paksa Warga Palestina
