Network
PORTAL JOGJA - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengungkapkan terdapat 6 Provinsi yang memiliki kerawanan terkait isu politisasi Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) dimana DIY masuk dalam 3 besar. Hal tersebut disampaikan Bwaslu dalam pemetaan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kalau berdasarkan tadi dipaparkan itu kan lihat ya 6 Provinsi paling tinggi DKI Jakarta lalu ada Maluku Utara, Yogyakarta, ada Jawa Barat, Kalimantan Barat, kalau berdasarkan isu politisasi SARA, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebelumnya,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Yogyakarta Selasa (10/10/23).
Menurut Lolly kerawanan tersebut bisa berupa kerusuhan misalnya informasi yang tidak benar sehingga mampu memobilisasi massa. Selain memetakan 6 Provinsi yang memiliki kerawanan, Bawaslu juga memetakan 20 kabupaten kota yang memiliki kerawanan tinggi.
Baca Juga: Kesaksian WNI di Jalur Gaza Saat Konflik Israel - Palestina
“Dalam konteks kabupaten kota, sahabat-sahabat bisa lihat dari 20 kabupaten kota, Intan Jaya menempati posisi kerawanan lalu Jayawijaya, lalu ada Pandeglang Banten yang menempati posisi ketiga,” lanjut Lolly.
Lolly mengatakan bahwa pemetaan yang dilakukan Bawaslu menunjukan, salah satu modus yang bisa menggerakan kekerasan akibat politisasi SARA sumbernya dari media sosial. Informasi-informasi yang beredar dengan cepat tidak mampu difilter dengan baik yang kemudian bisa menggerakan massa.
“Bawaslu melihat ini sebagai sesuatu yang perlu kita waspadai sama-sama, tidak boleh lagi peristiwa luka yang terjadi di Pemilu sebelumnya terjadi di Pemilu 2024, kita tidak ingin pemilu kita tercerai-berai timbul permusuhan, isu politisasi sara ini harus kita kawal sama-sama,” ujarnya.
Baca Juga: Jalankan Misi Go Global, Pengusaha Sepatu Asal Bogor Ekspor Bareng Shopee
Lolly menambahkan sebagai upaya Bawaslu untuk mencegah terjadinya kerawanan tersebut adalah menyebarkan informasi soal pemetaan kerawanan pemilu agar semua orang waspada. Upaya lainnya adalah semua pihak harus bekerja bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing.
Bawaslu akan melakukan pengawasan, sementara masyarakat sipil juga memiliki peran dengan melakukan edukasi terhadap para pemilih. Selain itu masyarakat diminta untuk peduli jika menemukan dugaan pelanggaran segera laporkan ke Bawaslu.***
