Network
PORTAL JOGJA - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan.
Dalam kanal YouTube PKS TV, JK secara blak-blakan membahas hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai kualitas demokrasi.
Menurut Jusug Kalla dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Baca Juga: 6 Minuman Penurun Kolesterol yang Sehat dan Aman dikonsumsi Setiap Hari
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 Indonesia Turun, Kasus Meninggal Jawa Tengah Lebih Tinggi dari Kasus Sembuh
"Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya," ungka Jusuf Kalla.
Atas pernyataan tersebut politisi Budiman Sudjatmiko kemudian balik mengkritik kepada JK yang dianggapnya tidak bisa membedakan antara kritik dan provokasi.
Sebelumnya pada Jumat 12 Februari 2021 lalu, ketika menjadi pembicara dalam acara mimbar demokrasi, yang diselenggrakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), JK mempertanyakan imbauan Presiden Joko Widodo yang meminta agar masyarakat dapat aktif memberikan kritik terhadap pemerintah, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi ke depan.
Sebagaimana diberitakan Portalsulut.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Jabat Wapres Dua Kali, Budiman Sudjatmiko Heran JK Tak Paham Bedanya Kritik dan Provokasi" pada Minggu 14 Februari 2021.
