Network
PORTAL JOGJA – Tunisia tengah menghadapi krisis demokrasi terbesar, setelah Presiden Kais Saied mengambil langkah untuk menggulingkan pemerintah dan membekukan parlemen.
Penggulingan tersebut tampak mendapat dukungan dari pihak militer meskipun dinilai sebagai kudeta oleh pihak oposisi termasuk oleh tokoh-tokoh islam setempat.
Ketua Parlemen, Rached Ghannouchi, yang juga ketua dari Partai Islam Ennahda mengecam tindakan tersebut. Ia menilai bahwa tindakan presiden merupakan sebuah serangan terhadap demokrasi. Ia juga meminta kepada rakyat Tunisia untuk turun ke jalan memprotes tindakan presiden tersebut.
Baca Juga: Lontaran Lava Pijar Gunung Merapi Picu Kebakaran Vegetasi
Ghannouchi tiba di parlemen pada Senin pagi 26 Juli 2021, dan mengatakan dia akan mengadakan sidang untuk menentang Saied, tetapi tentara yang ditempatkan di luar gedung menghentikannya untuk masuk.
"Saya menentang pengumpulan semua kekuatan di tangan satu orang," kata Ghannouchi seperti dilansir Portaljogja.com dari Reuters.
Dua partai utama di parlemen lainnya, Heart of Tunisia dan Karama, bergabung dengan Partai Ennahda dan menuduh Saied melakukan kudeta.
Sebelumnya Presiden Kais Saied telah meminta konstitusi untuk memberhentikan Perdana Menteri Tunisia, Hichem Mechichi dan mendekritkan pembekuan parlemen selama 30 hari.
Permintaan tersebut ia sampaikan dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam 25 Juli 2021 waktu setempat. Ia juga mengatakan bahwa akan melanjutkan pemerintahan bersama perdana yang menteri baru. Kendati demikian ia belum mengatakan kapan perdana menteri baru akan ditunjuk.
Langkah itu dilakukan setelah adanya protes terhadap pemerintah dan Partai Islam Ennahda, sebuah partai terbesar di parlemen, menyusul lonjakan kasus Covid-19 dan meningkatnya kemarahan atas disfungsi politik dan lumpuhnya ekonomi di negara tersebut.
