Network
PORTAL JOGJA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak semua negara untuk mendeklarasikan darurat iklim.
Guterres menyerukan deklarasi darurat iklim itu pada sebuah konferensi tingkat tinggi yang bertujuan untuk membangun momentum di balik kesepakatan Paris.
Langkah ini dilakukannya lantaran beberapa bulan belakangan ini perjanjian yang telah dibuat terombang-ambing oleh komitmen yang diperbaharui oleh China serta prospek kembalinya Amerika Serikat ke dalam pakta, di bawah Presiden-terpilih Joe Biden.
Baca Juga: Antisipasi Penularan Covid-19, Joe Biden Perintahkan untuk Membersihkan Jejak Trump di Gedung Putih
Meski demikian, alih-alih dobrakan kebijakan-kebijakan baru untuk mempercepat berakhirnya minyak fosil, puluhan pemimpin memberikan pernyataan yang kebanyakan menawarkan perubahan-perubahan terhadap komitmen yang telah ada.
Bahkan mereka menjanjikan langkah-langkah yang lebih berani sebelum pembicaraan penting yang dijadwalkan berlangsung di Glasgow pada akhir 2021.
"Apakah masih ada yang dapat menolak kenyataan bahwa kita tengah menghadapi keadaan darurat?" kata Guterres seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Barisan Muda Indonesia, Organisasi Sayap Partai Demoktrat yang Bakal Usung AHY jadi Capres 2024
"Inilah mengapa hari ini, saya mendesak semua pemimpin di seluruh dunia untuk mendeklarasikan Keadaan Darurat Iklim di negara mereka hingga tingkat netralitas karbon dapat dicapai," lanjutnya.
Karena kini dampak perubahan iklim yang semakin mencolok sejak penandatanganan kesepakatan Paris - mulai dari kebakaran hutan di Australia dan California hingga lempengan es yang meleleh - tekanan semakin dibebankan kepada para pemimpin untuk mengindahkan peringatan dari para ilmuwan.
Sementara itu, Inggris, yang merupakan salah satu penyelenggara, menjadi negara yang menyatakan salah satu komitmen yang paling jelas.
Baca Juga: Lewati Perlintasan KA Tanpa Palang, Mobil Patroli di Sragen Tertabrak Kereta : 3 Orang Tewas
Inggris pada Jumat malam mengumumkan akan menghentikan dukungan langsung pemerintah untuk proyek-proyek minyak fosil di luar negeri.
Para juru kampanye memuji langkah yang menekan ekonomi G7 lainnya untuk membatasi dukungan untuk perusahaan-perusahaan minyak dan gas.
Janji-janji yang diperbaharui untuk mendukung Paris dari negara-negara seperti India, Jerman, dan Prancis disambut dalam semangat menjaga hidupnya harapan atas aksi yang lebih cepat untuk menempuh tantangan monumental untuk mengurangi emisi global hingga setengahnya, sejalan dengan perjanjian Paris, alih-alih disambut untuk substansi janji-janji itu sendiri.
