PORTAL JOGJA - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kembali membantah secara tegas mengenai pemberitaan bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ini dikemukannya saat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta pada Rabu 17 April 2024
"Jadi, tidak benar sebagaimana yang diberitakan yang menyatakan bahwa sudah ada kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia," ucap Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Rabu ini sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Masduki juga menyebut mengenai laporan Menlu kepada Wapres soal konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Juga peran Indonesia dalam upaya meredam konflik Iran dan Israel yang sedang menegang akhir-akhir ini. Sejumlah progres lobi pemerintah Indonesia terhadap berbagai negara juga termasuk dalam pembicaraan tersebut.
Baca Juga: Masyarakat Diharap Tak Terprovokasi Situasi Timur Tengah Pasca Serangan Iran ke Israel
"Termasuk pada Iran yang menjadi fokus agar tidak terjadi perang agar tidak terjadi pembalasan dari pihak Israel," katanya.
Sebelumnya, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sudah melakukan bantahan terhadap isu Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini ditengarai agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” ujar Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya pada Kamis 11 April 2024 malam.
Keterangan ini sekaligus menyanggah laporan sejumlah media Israel yang menyatakan telah terjadi kesepakatan bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan untuk bisa bergabung ke OECD.
Berdasarkan pernyataan salah satu pejabat Israel yang tak disebutkan identitasnya itu, bahwa normalisasi hubungan Indonesia dan Israel akan menjadikannya sebagai perubahan signifikan di tengah tingginya seruan anti Israel akibat serangan militernya ke Jalur Gaza.
Disebutkan pula bahwa normalisasi hubungan tersebut akan menjadi akhir dari
penolakan Israel terhadap pengajuan keanggotaan Indonesia ke OECD. Diketahui Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia yang mengantongi status open for accession discussion untuk menjadi anggota penuh OECD.
Proses aksesi di OECD itu diperkirakan dapat membutuhkan waktu selama lima hingga tujuh tahun. Ini karena adanya peninjauan secara mendalam negara kandidat dari berbagai aspek sebelum diterima sebagai anggota baru. Peninjauan itu akan dilakukan oleh 38 negara anggotanya.
Baca Juga: Indonesia Desak GNB Dorong Gencatan Senjata di Gaza dan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Dengan mendasarkan bahwa keanggotaan di OECD diyakini akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, maka pemerintah RI mempunyai harapan bahwa aksesi di OECD dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga tahun saja. Hal ini mengingat Indonesia sudah menjadi negara dengan proses persetujuan aksesi OECD terepat dalam hitungan tujuh bulan saja.***