PORTAL JOGJA – Pemerintah Kuwait mengajukan pengunduran dirinya kepada Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pada Senin, 8 November.
Langkah ini dinilai dapat membantu mengakhiri kebuntuan politik yang terjadi dengan anggota parlemen oposisi yang diketahui telah menghambat reformasi fiskal.
Diketahui langkah pengunduran diri tersebut merupakan pengunduran diri kali kedua dalam tahun ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah sebagaimana dilansir dari Reuters.
Sebelumnya beberapa anggota parlemen oposisi bersikeras untuk menanyai perdana menteri tentang berbagai masalah, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan masalah korupsi.
Baca Juga: Emir Kuwait Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Meninggal Dunia
Akan tetapi Undang-Undang yang telah disahkan pada bulan Maret telah memberi kekebalan pada perdana menteri dari hak interogasi hingga akhir 2022.
Hingga kini belum diketahui apakah Emir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah akan menerima pengunduran diri pemerintah yang dibentuk pada Maret tersebut.
Permasalahan antara pemerintah dan parlemen tersebut telah melumpuhkan kerja legislatif. Disamping itu, fluktuasi politik juga menghambat upaya untuk meningkatkan keuangan negara yang sebelumnya terpukul keras oleh harga minyak yang rendah dan pandemi.
Kebuntuan politik selama beberapa dekade menyebabkan perombakan pemerintah dan pembubaran parlemen, serta menghambat investasi dan reformasi.
Merespon kondisi politik yang tidak stabil, pemerintah memulai berdialog dengan anggota parlemen oposisi.
Parlemen oposisi menuntut amnesti untuk pembangkang dan dapat menanyai Sheikh Sabah yang telah menjadi perdana menteri sejak akhir 2019.
Pembangkang di pengasingan merupakan mantan anggota parlemen yang memiliki andil dalam penyerbuan parlemen tahun 2011 atas dugaan korupsi, warga Kuwait lainnya yang mengkritik emir atau penguasa Teluk lainnya.
Ketua Parlemen Marzouq al-Ghanim pada hari Senin, 8 November mengumumkan bahwa dua dekrit emir telah dikeluarkan mengenai amnesti, setelah sebelumnya kabinet menyetujui rancangan tersebut pada hari Minggu. ***