Network
PORTAL JOGJA - Usai ditentang dan mendapat masukan dari sejumlah pihak, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 2 Maret 2021.
“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyata dicabut,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.
Baca Juga: Info Jadwal Penyaluran Bantuan Kuota Internet 2021, Besaran Paket Data Berubah
Baca Juga: PPnBM 0 Persen Resmi Berlaku, Harga Toyota Avanza Berapa Setelah Turun? Cek Insentif dan Potongannya
Sebagaimana diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Menurut Jokowi keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Jokowi.
Sebelumnya sejumlah pimpinan ormas muslim terbesar di Indonesia merasa keberatan dengan Perpres tersebut.
Skretaris Umum PP Muhammadiyah Andul Mu’ti melalui akun twitter pribadinya menyatakan, Perpres tersebut sebaiknya direvisi.
“Perpres 10/2021 Sebaiknya Direvisi, Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” tulis Abdul Mu’ti seperti dikutip dari akun twitternya.
Baca Juga: Bintang Wonder Woman Gal Gadot Sedang Mengandung Anak Ketiga : Semua Ibu adalah Pahlawan Super
Baca Juga: PBNU Tolak Perpres Investasi Miras, Banyak Mudharat, Jangan Salahkan Kalau Bangsa Ini Rusak
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menolak Peraturan Presiden (Perpres) terkait investasi minuman keras sebab akan menimbulkan mudharat.
“Kami sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi minuman keras,” ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Menurut Said Aqil kebijakan pemerintah seharusnya mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.***
