Network
PORTAL JOGJA - Pakar di lingkungan Universitas Gadjah Mada diminta Kemenkeu RI untuk melakukan riset soal tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar supaya anggaran yang digelontorkan pemerintah betul-betul dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk pembangunan namun meningkatkan ekonomi masyarakat bawah.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan Sekjen Kemenkeu RI, Heru Pambudi, ke kampus UGM yang diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, Senin (22/4), di ruang sidang pimpinan, Kantor Pusat UGM.
Wakil Rektor Wening mengatakan kerja sama antara UGM dengan Kemenkeu RI sudah terjalin sejak lama, namun dalam kunjungan kerja kali ini dalam rangka membahas tindak lanjut nota kesepahaman bersama yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kerja sama selama ini sudah dilakukan dalam bidang pendidikan seperti program pemberian beasiswa, kegiatan riset dalam bentuk survei kepuasan penggunaan layanan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata dan pemberdayaan UMKM.
“Kerja sama ini diharapkan bisa membawa kemanfaatan bagi kedua pihak. Kita terus melakukan inovasi dan memproduksi pengetahuan terkait keluarannya memberikan manfaat ke masyarakat,” kata Wening.
Baca Juga: Terkait Aerotropolis, Sultan Meminta Investasi di Kawasan YIA Diperketat
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada Kemenkeu yang selama ini juga telah berkontribusi pada pengembangan SDM di tanah air melalui pemberian beasiswa LPDP bagi anak bangsa melalui yang akan mengenyam kuliah di kampus UGM.
“Kami sangat berharap program semacam ini terus bisa berlanjut karena disarakan manfaatknya untuk membagun sdm,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wening menyampaikan pihaknya membuka diri jika Kemenkeu akan mengirim pegawainya untuk meningkatkan kompetensi dalam berbagai bidang ilmu terutama keahlian dalam bidang IT, programing, AI, data analytic, hukum litigasi hingga konsep pengembangan ekonomi hijau.
Heru Pambudi menyatakan bahwa Kemenkeu Ri saat ini terus melakukan pembenahan terutama dalam efisiensi jumlah pegawai. Ia menyebutkan jumlah pegawai Kemenkeu RI mencapai 77.812 orang dan diperkirakan tahun 2029 ditargetkan turun menjadi 74.118 agar terjadi efisiensi. Untuk meningkatkan kompetensi , pihaknya mendorong pegawai untuk ikut studi lanjut maupun mengikuti berbagai pelatihan short course.
“Rata rata pegawai yang keluar (pensiun) hanya diganti 50 persen pegawai baru,” katanya.
Heru sempat menyinggung soal kerja sama riset soal efektifitas dan efisien penggunaan anggaran di lingkungan pemda. Ia berharap UGM bisa membuat model untuk menilai bahwa anggaran yang digunakan oleh pemda betul-betul memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat.
“Kemenkeu berkontribusi pada pembangunan daerah. Kita ingin UGM itu menjadi semacam model bagaimana pengelolaan dan penggunaan anggaran itu lebih efektif dan efisien, agar mendorong penguatan ekonomi daerah lebih cepat sehingga memberikan multiplier effect,” katanya.
Ia mengakui jika tidak dilakukan pengawasan ketat maka tidak sedikit program pembangunan lewat alokasi belanja pemerintah yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya Transfer ke Daerah, KUR hingga insentif pajak penggunaannya harus lebih tepat sasaran.
“Bukan cuman sal duit tapi KUR sampai insentif pajak. Saya ingin kerja sama ini mendapat keluaran dari sisi outcome,” katanya.
Ekonom UGM Dr. Elan Satriawan mengatakan program belanja pemerintah di banyak sektor bertujuan untuk menekan inflasi bisa berjalan efektif sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Menurutnya, UGM dan Kemenkeu bekerja sama ini memastikan sejauh mana serapan anggaran di multi sektor tersebut.
“Kita akan menggunakan pendekatan secara multidisiplin dan menyediakan data secara excellent terkait hal itu sehingga bisa memberikan feedback kepada pemerintah pusat,” katanya.***
