Network
PORTAL JOGJA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan penjabaran mengenai penanggulangan kemiskinan, ketimpangan dan polemik sampah di DIY.
Pembahasan mengenai masalah-masalah tersebut disampaikan Sri Sultan pada agenda Pembacaan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY Terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 dalam Bahan Acara Nomor 25 Tahun 2023, Rabu (23/08), yang didipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Turut hadir di ruang sidang DPRD DIY, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono.
Sri Sultan menjelaskan, pemandangan umum fraksi-fraksi terdiri dari dua hal, yaitu saran dan pertanyaan. Saran yang diberikan akan ditindaklanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada tahap-tahap berikutnya. Adapun yang bersifat pertanyaan akan diberikan penjelasan melalui dua kelompok, yaitu kelompok yang bersifat umum untuk pertanyaan yang disampaikan lebih dari satu fraksi dan kelompok yang bersifat khusus untuk pertanyaan yang berbeda dari masing-masing fraksi.
Baca Juga: Bupati Sleman Canangkan Inovasi Penanggulangan Stunting Kapanewon Berbah
Pada rapur kali ini Sri Sultan memberikan penjabaran mengenai kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY. Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2023 sebesar 11,4% atau turun 0,45% dibandingkan semester September 2022. Sementara itu ketimpangan DIY pada Maret 2023 sebesar 0,449 poin turun 0,010 poin dibandingkan September 2022. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua masalah kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu Prioritas pembangunan di DIY. Selain itu dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder untuk menanggulangi masalah ini.
“Strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan sinergi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan,” terang Sri Sultan.
Upaya untuk menurunkan ketimpangan wilayah ditempuh melalui pengembangan kewirausahaan UMKM, budidaya ternak, pasar murah produk perikanan, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan usaha bagi pelaku usaha dan berbagai program pendukung UMKM lainnya. Utamanya di 3 wilayah tertinggal di DIY yang UMKMnya meliputi sekitar 68%. Dukungan entitas usaha pada daerah tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap penurunan ketimpangan dengan semakin membaiknya kinerja sektor industri pengolahan. Selain itu terdapat juga pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur pada wilayah tertinggal di DIY.
“Perbaikan kondisi dan strategi diatas diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan wilayah di DIY tahun 2023. Sehingga target kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY pada tahun 2023 dapat tercapai,” lanjut Sri Sultan.
Baca Juga: Dukung Kelancaran Pemilu 2024, Ini Upaya yang Dilakukan Pemkab Sleman
Selanjutnya, Sri Sultan juga membahas mengenai kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemda DIY. Pengelolaan yang dilakukan mengikuti ketentuan perundangan yaitu dengan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dimulai dari penghasil sampah baik produsen, masyarakat dan lain-lain untuk mencapai target 30%. Sesuai kebijakan dan strategi nasional dan daerah. Sedangkan penanganan dimulai dari pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir.
