Network
PORTAL JOGJA - Menjelang perhelatan politik terbesar di Indonesia yakni Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Polda DIY mengikuti acara Dialog Publik secara daring yang digelar oleh Divhumas Polri.
Dialog publik dengan tema “Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi dan SARA pada Pemilu 2024”, ini digelar pada Kamis, 26 Januari 2023.
Turut hadir dalam acara tersebut Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.H., perwakilan KPU DIY, perwakilan Bawaslu DIY, perwakilan Kesbangpol DIY, Wadirintelkam, perwakilan Dirreskrimum, perwakilan Dirreskrimsus, penggiat medsos dan perwakilan Mahasiswa.
Baca Juga: Viral! Beredar Video Benda Langit Bercahaya Bergerak di Atas Gunung Merapi, Ini Kata BPPTKG
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilakukan adopsi teknologi digital sehingga semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis.
“Selain itu, Bawaslu RI dalam diskusi dengan Pimpinan Dewan Ketahanan Nasional menjabarkan bahwa terdapat sejumlah potensi kerawanan permasalahan dan isu strategis menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” ungkap Dedi.
“Menurut Kominfo, dari berbagai potensi masalah diatas dinamika medsos diprediksi akan mengalami peningkatan aktivitas sebesar 60%, untuk itu perlu komitmen, kesamaan persepsi, dan tindakan kolaborasi dalam mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga toleransi dan menciptakan konten cooling system” lanjutnya.
Baca Juga: Minimalisir Permasalahan Parkir, Bupati Sleman Kukuhkan Forum Parkir Sleman Sembada
Kadiv humas berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan upaya kolaborasi antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam menekan adanya politik identitas, polarisasi politik dan isu suara.
Dedi menambahkan bahwa peran serta dari penggiat medsos dan mahasiswa dalam menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 ini untuk dapat menyaring dan menangkal penyebaran berita hoax serta hate speech.***
