Network
PORTAL JOGJA - Menanggapi mengenai kecenderungan perubahan kurikulum seiring dengan bergantinya pemerintahan baru, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebutkan sebagai hal yang sebenarnya tidak terlalu penting.
"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," ucap Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi, di Semarang pada Minggu 28 April 2024, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Dalam acara Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang itu, Unifah juga menyatakan bahwa pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.
Baca Juga: Sejarah Hari Guru Nasional Yang Diperingati Tiap 25 November, Peran PGRI Tak Terpisahkan
Terkait dengan keberadaan Menteri Pendidikan sebagai bagian utama pergantian kurikulum itu, PGRI berharap untuk Menteri Pendidikan pada pemerintahan baru nanti diharapkan adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru. Mereka juga akan menyampaikan kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan yang akan datang.
"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," katanya kembali.
Pihaknya juga memperhatikan tentang pemenuhan guru pada sekolah swasta. Kebijakan pemerintah terkait rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) PPPK, membuat guru-guru honorer yang lolos seleksi PPPK ditarik ke sekolah negeri. Ini menyebabkan sekolah swasta mejadi kekurangan guru.
PB PGRI dalam hal ini juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Andil Guru pada Kariernya Sebagai Presiden
