Network
Baca Juga: Kemenag DIY Siap Dukung Pelaksanaan Bermain Bersama Ibu Negara Iriana Jokowi
"Kemudian ada berita-berita beredar juga kami cermati. Yang ngomong itu kan juga main aman. Ngomongnya' lihat di grup isu beredar ada di grup Whatsapp ya, di grup WhatsApp', kan harus dikonfirmasi sebenarnya," ucap pria kelahiran Bandung itu.
Memang pada tayangan channelnya di Youtube, Alifurrahman tidak menyebut langsung nama Ketua Umum Partai Gerindra ini. Tapi tindakannya itu dianggap sebagai menggiring opini tentang siapa capres yang dimaksud.
"Memang yang ngomong di konten YouTube tidak ngomong itu Pak Prabowo. Tetapi kan di berita-berita online yang tidak terdaftar di dewan pers itu, jelas-jelas disebut Pak Prabowo. Nah karena ini sudah menggiring opini publik, ya teman-teman wartawan sebaiknya juga bisa langsung klarifikasi ke Wamen yang bersangkutan," katanya lagi.
Dasco menyebut pihak Partai Gerindra enggan untuk menempuh jalur hukum sehubungan dengan permasalahan ini. Selain karena media penyebar tidak terdaftar di Dewan Pers, juga terlihat bahwa media tersebut berusaha main aman dengan adanya semacam disclaimer.
Baca Juga: Susul Borobudur dan Prambanan, Sumbu Filosofi Yogyakarta Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia
" Ya Gimana ya. Kami mau melaporkan media, medianya juga abal-abal yang enggak terdaftar di Dewan Pers. Lalu kemudian, ini rekan youtuber yang di salah satu media yang kemudian menyampaikan secara berapi-api soal bagaimana kami memilih pemimpin. Dia juga main aman. Dapat dari grup WA, dapat informasi, kan begitu. itu ada disclaimer duluan, sehingga kami ini yang sebagai orang yang mengerti hukum ya senyum-senyum saja," ujarnya.
Langganan Narasi Negatif
Menilik ke belakang, sebenarnya bukan pertamakali ini Prabowo Subianto mendapat narasi negatif. Pihak Gerindra mengaku sudah terbiasa menerima isu negatif lama yang diputar kembali. Sebut saja peritiwa penculikan 1998, pelanggaran HAM, dan sejumlah kasus lain.
"Setiap memasuki tahun perjuangan, Pak Prabowo kerap mendapat narasi negatif daur ulang tentang isu penculikan, pelanggaran HAM, kebangkitan Orde Baru hingga isu kejahatan lingkungan," kata Ketua Harian DPP Gerindra dalam keterangan yang di Jakarta Minggu 27 Agustus 2023.
