Network
PORTAL JOGJA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan klarifikasi atas video yang beredar di media massa yang diduga adalah acara ulang tahunnya pada 19 Mei lalu. Menurut Khofifah acara tersebut di luar pengetahuan dan persetujuannya.
“Semua persiapan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya,” ungkap Khofifah seperti diunggah akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Khofifah, pada acara tersebut tidak ada acara potong kue maupun salaman dan ucapan ulang tahun.
Acara peringatan ulang tahun sendiri menurut Khofifah jauh dari tradisi maupun kebiasaannya pribadi. “Tidak ada terbersit rencana syukuran bersama OPD apalagi pesta ultah. Jauh dari tradisi saya,” ungkapnya.
Baca Juga: Pfizer dan AstraZeneca Dinilai Sangat Efektif Melawan Varian Covid-19 India
Menurut Khofifah, pada malam itu acaranya merupakan pemberian santunan bagi anak yatim dan penampilan shalawat, yang terdiri dari 10 anak yatim, 6 pemain rebana dan 2 orang tim shalawat. “Selesai acara mereka makan terus pulang,” demikian diungkapkan Khofifah yang juga menyatakan bahwa acara tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Mengenai undangan yang hadir, menurut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut, meski halaman rumah dinas bisa menampung 1.000 orang, namun yang hadir pada malam itu hanya 31 orang ditambah 10 anak yatim dan 8 orang tim rebana.
Jika pun dianggap adanya kerumunan seperti yang terekam dalam video yang sempat viral, menurut Khofifah adalah saat acara hendak selesai dan hadirin berdiri, setelah sebelumnya semua yang hadir duduk. “Terlepas dari itu semua, saya mohon maaf telah menjadikan suasana terganggu,” tulis Khofifah.
Meski demikian, publik pun tampaknya masih kesal dengan acara yang digelar Gubernur Jawa Timur tersebut. Akun Instagram Khofifah hingga hari ini masih banyak yang menyindir acara ulang tahun Khofifah.
Pemilik akun @egam***anisulaeman misalnya yang mengkritisi tentang keteladanan Khofifah sebagai pemimpin daerah. “Katanya harus kasih contoh, ini malah sebaliknya. Kalau mau bikin peraturan pemerintah sharusnya konsisten,” kritiknya.***
