Network
Hendradi menegaskan terkait informasi tidak lulusnya puluhan pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan tersebut hal itu adalah hal biasa dan tidak perlu menjadi perdebatan.
"Ada yang lolos dan ada yang gagal itu merupakan hal yang lumrah," ujar Hendardi.
"Hal yang bisa dipastikan adalah justru pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila," lanjut dia.
Terkait informasi tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN, menurutnya adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Ada yang lolos dan ada yang gagal merupakan hal yang lumrah.
Baca Juga: Jennifer Aniston Ajak Penggemar di Instagram Bantu India Melawan Covid-19
"Jadi siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama," ujar dia.
Tes ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan objektif termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga. Untuk KPK yang melakukan tes adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Senada dengan itu, Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal yang wajar.
Baca Juga: Rekomendasi Kue Kering Hidangan untuk Lebaran Idul Fitri, Resep Kastengel, Putri Salju dan Nastar
Meskipun para pegawai KPK menjadi ASN kata dia, tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
