Network
PORTAL JOGJA - Dilansir dari akun Twitter kementerian pertahanan Jepang, pada tanggal 28 Maret 2021 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan rekannya, Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi di Jepang. Agenda utama pada hari itu adalah bertukar pandangan mengenai masalah keamanan regional dan kerja sama pertahanan.
Selain itu kedua menteri sepakat untuk melanjutkan kerjasama tentang alutsista dan teknologi, salah satunya mengenai transfer senjata antara Indonesia dan Jepang.
Setelah pertemuan tersebut, akhirnya pada Selasa, 30 Maret 2021 pakta kerjasama antara Indonesia dan Jepang ditandatangani untuk mengijinkan transfer alutsista dan teknologi dari Jepang ke Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri oleh menteri luar negeri kedua negara.
Pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam lima tahun terakhir. Pentingnya memperkuat hubungan militer kedua negara datang dari kekhawatiran adanya pengaruh China ke dalam wilayah Indonesia dan Jepang.
Terkait dengan perebutan teritori Laut Natuna Utara dengan Indonesia dan Laut China Utara dengan Jepang.
Kedua negara juga bersepakat untuk berpartisipasi aktif dalam latihan militer multinasional dan bersama-sama mengembangkan pulau-pulau terpencil di Laut Natuna Utara.
“Bersama-sama kita akan memelihara dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka," kata Kishi pada konferensi pers bersama.
Prabowo Subianto dan Retno Marsudi, berbagi keprihatinan Indonesia dengan Jepang mengenai adanya upaya yang meningkat dari China untuk mengubah status quo secara paksa.
Beberapa hari lalu hal ini diduga dilakukan oleh China pada wilayah Filipina, meskipun dibantah oleh juru bicara China.
Kishi juga menyatakan detail mengenai ekspor alutsista Jepang ke Indonesia akan dipercepat.
Sebelumnya, dua minggu lalu, Jepang dan Amerika Serikat juag telah mengadakan pembicaraan keamanan yang berakhir pada aksi mengutuk pemaksaan dan agresi China terhadap negara tetangga, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara.
Mengenai klaim China, sudah sejak lama China memang mengklaim bahwa wilayah Laut Natuna Utara, laut dan pulau, adalah miliknya secara historis.
Sementara klaim ini bergulir di pengadilan internasional, China bersikukuh untuk membangun dan menguasai pulau-pulau yang menjadi sengketa.
Meskipun kemudian 90 persen klain China ditolak pada Pengadilan Internasional, namun China tidak menerima keputusan tersebut.***
