PORTAL JOGJA - Kawasan pesisir pantai di seluruh Indonesia merupakan kawasan rawan benacana gempa bumi dan tsunami. Karena itu itu Indonesia dikenal sebagai wilayah super market bencana.
Untuk mengurasi risiko bencana baik gempa bumi dan tsunami, pemerintah terus melakukan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir.
Baca Juga: Virus Corona Varian Baru B117 Diklaim Kebal Vaksin, Pakar UGM: Itu Tidak Benar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah benar-benar memperhatikan mitigasi bencana di desa-desa rawan terdampak tsunami salah satunya dengan melestarikan hutan mangrove sebagai benteng dari gelombang tsunami.
"Jadi teman-teman gubernur atau bupati yang melihat peta sebaran rawan ini, saya kira sudah punya semua. Ayo kita hati-hati. Jangan karena sudah setahun tidak ada (tsunami) atau tiga tahun tidak ada atau lima tahun tidak ada, lantas tidak ada. Besok bisa saja, atau nanti setelah inipun bisa saja karena tidak ada yang bisa ngatur gempa ini," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Jakarta, Kamis 4 Maret 2021.
Baca Juga: Antoine Griezmann Kemungkinan akan Hengkang dari Barcelona, Kemana akan Berlabuh
Desa rawan tsunami hampir tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga ia meminta pemerintah daerah perlu benar-benar memperhatikan peta sebaran desa rawan bencana tsunami dan gempa tersebut.
"Tidak boleh ada kata tidak siap, kita harus siap semuanya. Jadi kita tidak boleh menangisi sesuatu yang karena kita tidak siap, semua harus siap terutama pemda," tegas Luhut dikutip Portaljogja.com dari Antara.
Berdasarkan dara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi peningkatan aktivitas kegempaan dari rata-rata tahunan (6.445 kali) di mana jumlah gempa pada 2020 sebanyak 8.264 kejadian, meskipun relatif menurun jika dibandingkan dengan jumlah gempa 2018 yang mencapai 11.920 kali dan 2019 yang mencapai 11.515 kali.
Berkaca dari kejadian gempa dengan magnitudo 9,1 dan diikuti tsunami di Aceh pada 2004, Luhut mengatakan tidak pernah terbayang itu terjadi. "Namun memang gempa tidak dapat diprediksi, periode ulangnya panjang membuat orang mudah lupa dan tidak siap, sehingga terasa mendadak bagi masyarakat," katanya.
Oleh karena itu mitigasi dan peringatan dini gempa dan tsunami mendesak dan perlu disiapkan dan dikuatkan, karena memang kejadian alam itu tidak dapat diprediksi, ujar dia.
Luhut mengatakan tanaman mangrove yang ada di pesisir pantai dapat menjadi benteng dari tsunami namun kondisinya ada yang kritis, bahkan ada yang dijadikan arang.
"Jadi ini saya minta kepala daerah, teman-teman semua, ayo kita melindungi rakyat dan pemerintah daerah kita sendiri. Kalau anda bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat tempat anda bekerja tolong ini pembelajaran ini dilakukan," ujar Luhut.
Menurut Luhut, ada program pemerintah di tahun 2021 untuk merehabilitasi 150.000 hektare mangrove kritis yang ada di Indonesia, dan berharap pemerintah daerah dapat mengikuti langkah tersebut.
Baca Juga: Uni Eropa, Italia Sepakat Blokir Pengiriman Vaksin AstraZeneca ke Australia, Ini Penyebabnya
"Kemarin dengan Bu Siti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah mulai melakukan penanaman dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Teluk Jakarta ini untuk 1.000 hektare," katanya.
Pada lain kesempatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 di Jakarta, Kamis, ke sembilan wilayah yang dimaksud yaitu Mentawai, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Aceh, Sorong, Matano dan Lembang.
"Ini harus kita waspadai oleh semua," kata Luhut dikutip Portaljogja.com dari Antara, Kamis 4 Maret 2021.
Baca Juga: Kader Demokrat Sumut Berdiri di Belakang dan Bela AHY, Tolak KLB Ilegal Digelar di Deli Serdang
Luhut menjelaskan analisa mengenai sembilan wilayah tersebut dilakukan berdasarkan data potensi zona aktif, seismic gap dan hubungan frekuensi gempa dan magnitudonya.
"Ini kapan terjadi? Kita tidak tahu, tapi akan terjadi. Bisa saja 10, 20, 30 atau 50 tahun lagi akan terjadi tapi kapan saja itu bisa terjadi," papar Luhut.
"Misalkan lempengan Lembang itu, itu sudah banyak yang cerita kepada kita, memberikan briefing betapa itu juga bisa bahaya karena pergeseran itu. Padahal itu melewati kota Bandung," kata Luhut mengingatkan.***