Network
/photo/2020/11/03/3563435672.jpg)
PORTAL JOGJA - Gonjang-ganjing di Partai Demokrat masih terjadi. Ada sejumlah kader yang dinyatakan telah dipecat partai terus berupaya menggoyang partai dengan isu Kongres Luar Biasa (KLB).
Mereka ingin mengganti poisisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang dijabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta kelompok tersebut menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan pendiri partai..
Meski hal itu telah dibantah AHY setelah ada pertemuan dngan para tokoh pendiri partai namun isu KLB dan SBY bukan pendiri partai terus disuarakan oleh kelompok lain. Mereka bergerak di daerah-daerah untuk menyuarakan isu KLB.
Baca Juga: Kata Luhut Pandjaitan: Ada 9 Wilayah Berpotensi Terjadinya Gempa di Indonesia Tahun 2021, Mana Saja?
Baca Juga: Jadwal Pelayanan SIM Keliling Hari Ini Jum’at 5 Maret 2021 di Kota Jogja, Bantul dan Gunungkidul
Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB ilegal di Deli Serdang.
"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Heri Zulkarnain dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Kamis 4 Maret 2021.
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader Demokrat.
Baca Juga: 5 Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang B117, Varian Virus Corona Baru yang Telah Masuk Indonesia
Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Interpol Temukan Ratusan vaksin Covid-19 Palsu di Afrika Selatan, Melibatkan Jaringan Global
"Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.
"Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.
Baca Juga: Survei Unicef: Bansos Rumah Tanga Dihentikan, 2 Juta Anak di Indonesia Ternacam Miskin
Menurut dia, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.
"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," Kata dia dilansir dari Antara.
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.
