PORTAL JOGJA - Pemerintah India meminta platform Twitter untuk menghapus cuitan yang mengkritik penanganan Covid-19 di India.
Permintaan tersebut diwujudkan dalam sebuah perintah darurat yang akhirnya dituruti oleh pihak Twitter.
Dalam permintaan hukum dari Pemerintah India tertanggal 23 April 2021, sekitar 21 cuitan disebutkan dan diminta untuk dihapus dari platform Twitter.
Pemerintahan Perdana Menteri Modi ini meminta media sosial Twitter untuk menghapus cuitan dari beberapa legislator lokal karena mengkritik parahnya penanganan kasus Covid-19 di India.
Tidak heran karena tingkat penularan dan angka kematian harian di India terus meningkat dan bahkan membuat antrian dalam krematorium yang tidak dapat menampung mayat yang ada.
Menurut juru bicara perusahaan Twitter pada Sabtu, 24 April, beberapa cuitan telah ditahan atas permintaan Pemerintah India, seperti yang ditulis Reuters dan dikutip Portaljogja.com
Baca Juga: Gitaris Rolling Stones Ronnie Wood Kembali Melawan Kanker Di Masa Lockdown
Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor cuitan, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.