Network
Di Jepang, anak laki-laki dan perempuan mengganti pakaian untuk olah raga di ruang kelas yang terpisah, karena sekolah Jepang tidak memiliki ruang loker khusus untuk olah raga.
Ini bukanlah regulasi yang dimiliki semua sekolah di Jepang, bahkan di kalangan masyarakat Jepang pun ada yang menganggap aturan tersebut sudah keterlaluan.
Dengan berfokus pada pilihan warna, dan bukannya mencari cara agar bra tidak terlihat tembus pandang, sekolah pada dasarnya memberikan otoritas kepada diri mereka sendiri untuk melihat pakaian dalam siswa.
Hal ini juga memaksa siswa untuk memberi tahu guru, teman sekelas, dan staf sekolah tentang warna bra dan celana dalam apa yang mereka kenakan pada hari sekolah.
“Sekolah-sekolah yang memiliki peraturan tentang pakaian dalam putih biasanya telah memberlakukannya sejak lama,” kata juru bicara Departemen Pendidikan Nagasaki.
Kaizu semakin kesal saat mengetahui bahwa dari 10 SMP yang dikelola lingkungan di Bunkyo, enam di antaranya memiliki aturan yang menetapkan bahwa pakaian dalam siswa harus putih atau krem. “Manfaat pendidikan seperti apa yang ingin mereka capai?” ujar Kaizu geram.
Jumlah itu diharapkan akan menurun dalam waktu dekat. Dewan Pendidikan Prefektur Nagasaki menganggap hal ini memprihatinkan dan percaya bahwa dengan mempertahankan kebijakan seperti itu, sekolah mungkin akan membuka diri terhadap keluhan pelanggaran hak-hak siswa.
“Sangat menjijikkan (aturan) untuk mewajibkan warna pakaian dalam siswa. Jika beberapa orang cabul tahu tentang aturan tersebut, dia mungkin akan berpikir 'Ah, gadis ini memakai pakaian dalam putih sekarang!' Ketika dia melihatnya dalam seragamnya," tulis sebuah komentar pedas pada laman komentar online.
Pada awal bulan Maret 2021, pemberitahuan dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh prefektur meminta mereka untuk memeriksa ulang aturan perilaku siswa secara umum dan melihat adakah aturan yang perlu dipertimbangkan kembali atau direvisi sehubungan dengan dampaknya pada siswa dan nilai-nilai masyarakat yang muncul.
Pemberitahuan Dewan Pendidikan itu juga meminta revisi yang diperlukan dilakukan setelah diskusi dan survei dengan siswa dan orang tua, dengan mempertimbangkan pendapat mereka tentang masalah tersebut.
