Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak, Masyarakat dan Politisi Tegas Menolak

PORTAL JOGJA - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Sembako kena PPN itu tercantum dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%.

Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok mendapat respon negatif dari para pedagang sembako di Indonesia.

Baca Juga: Ikatan Cinta 11 Juni : Andin Tak Maafkan Elsa, Papa Surya Gerila Cari Info Karena Curigai Ada yang Tak Beres

Baca Juga: Paus Fransiskus Tolak Pengunduran Diri Kardinal Jerman Karena Tuduhan Pelecehan Seksual, Ini Alasannya

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

Bila rencana tersebut diimplementasikan, maka ada 12 bahan pokok yang bakal kena pajak. Berikut ini daftar sembako kena PPN tersebut:

1. Beras
2. Gabah
3. Daging
4. Jagung
5. Telur
6. Kedelai
7. Gula
8. Sagu
9. Garam
10. Susu
11. Buah-buahan
12. Sayur-sayuran

Baca Juga: Emas UBS di Pegadaian Jumat 11 Juni 2021 Tren Turun, Antam Rp997.000 Per Gram

Wacana sembako kena PPN ini ternyata ditolak oleh beberapa pihak. Salah satunya dari Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, wacana ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis.

"Pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi," kata Tulus Abadi dalam keterangan tertulis.

Menurutnya pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 11 Juni 2021, AWAS! Perasaan Taurus Lebih Sensitif dari Hari Biasa

"Wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," tambahnya.

Seacara terpisah Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai alias PPN, termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

"Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan mengenai tarif PPN dan skema yang mengikutinya masih menunggu pembahasan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Rencana ini selain mendapat respon negatif dari masyarakat terutama pedagang juga sejumlah politisi di DPR juga menolaknya karena bakal memberatkan masyarakat di tengah siatuasi pandemi covid-19. ***