Muhammadiyah Tanggapi Sejumlah Petisi Perguruan Tinggi Jelang Pemilu

PORTAL JOGJA - Dalam sepekan terakhir sejumlah perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini jelang Pemilihan Umum 2024.

 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, munculnya berbagai pernyataan para guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kehirauan mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan  Indonesia. 

 

“Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspon positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai  politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” ujar Abdul Mu'ti.

 

Mu’ti juga menegaskan, terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu.

 

“Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tegas Mu’ti.

 

 

Sebagaimana diketahui, sejumlah perguruan tinggi dalam sepekan terakhir menyerukan petisi yang berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Guru besar UGM Prof Koentjoro Soeparno menyampaikan pihaknya menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ujar Koentjoro di Yogyakarta.

 

Sebelumnya Universitas Islam Indonesia juga menggelar pernyataan sikap. Rektor UII Fathul Wahid menilai perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.***