PORTAL JOGJA - Parlemen Belanda pada Kamis, 25 Februari 2021 telah mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di China sama dengan genosida.
Ini adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa.
"Genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," kata mosi tersebut, yang secara tidak langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab.
Mosi Parlemen Belanda juga mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti melakukan tindakan untuk mencegah kelahiran di kalangan etnis Uighur dan diduga memiliki kamp hukuman, melanggar Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Mosi parlemen ini lolos meskipun Partai VVD konservatif yang berada di belakang Perdana Menteri Mark Rutte menentang resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri Stef Blok mengatakan, pemerintah Belanda tidak mau menggunakan istilah genosida, karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.
"Situasi Uighur sangat memprihatinkan, dan kami berharap untuk bekerja sam adengan negara lain untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Blok setelah mosi parlemen disahkan.
Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari kiri-tengah Partai D-66, juga telah mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.
Baca Juga: Netizen Indonesia Tidak Sopan, Ini Doa untuk Meminta Akhlak yang Baik
“Mengakui kekejaman yang terjadi terhadap Uighur di China apa adanya, yaitu genosida. Ini mencegah dunia untuk melihat ke arah lain dan memaksa kami untuk bertindak,” katanya kepada Reuters dalam tanggapan email atas pertanyaan dan dikutip Portaljogja.com
Aktivis dan pakar hak asasi manusia mengatakan setidaknya satu juta Muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh pemerintah China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi kepada etnis Uighur.
China menyangkal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan kamp-kampnya disediakan untuk mengadakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Pada hari Rabu, 24 Februari 2021 Duta Besar China untuk PBB di Jenewa menuduh kekuatan Barat menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya.***