Network
PORTAL JOGJA - Membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa partai politik adalah hal yang sulit bahkan mendekati mustahil. Bagi pemerintah, parpol akan membantu mewujudkan jalannya pemerintahan menjadi lebih tertata
dan teratur.
Hal tersebut disampaikan Dewan Penasihat Pusat Studi Hukum Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. pada Rapat Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia dalam rangka Milad ke-80 UII, di Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakir, kampus terpadu UII, Senin 20 Februari 2023.
Dalam pidato ilmiah yang berjudul Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Jamaludin mengungkapkan walaupun pembangunan demokrasi mutlak membutuhkan kehadiran partai politik, satu hal yang harus dipahami adalah, tidak semua parpol dapat mengemban amanah yang baik sebagai pilar demokrasi.
"Sebagian partai justru menjadi aktor perusak tatanan nilai-nilai demokrasi. Hanya partai yang dikelola secara modern dan terinstitusionalisasi sangat kuat (strong institutionalized parties) saja-lah yang kehadirannya dapat diharapkan
mampu menumbuhkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi yang lebih
beradab," katanya.
Baca Juga: PSSI Putuskan Bentuk Komite Adhoc Suporter, Infrastruktur, dan BTN
Menurut Jamaludin tanpa kualifikasi “modern dan terinstitusionalisasi”, partai-partai hanya akan menjadi benalu bagi demokrasi. Ciri partai yang telah melembaga secara paripurna adalah selalu menempatkan aturan main di atas segala-galanya. Selain itu, juga terjadi depersonalisasi dalam arti urusan pribadi para pengurusnya tidak dicampuradukkan dengan urusan organisasi.
Sayangnya, jujur harus diakui bahwa hampir semua partai yang ada saat ini bukanlah partai yang modern dan melembaga sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sebagian besar partai dikelola secara oligarkis bahkan personalistik, di mana gerak langkah partai sangat ditentukan oleh subjektivitas pribadi para elit.
Seringkali, aturan main dalam partai dapat dengan mudah di veto oleh para oligarki partai. Akibatnya, kinerja partai secara umum masih sangat mengecewakan sebagaimana tergambar dari hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Kompas periode 1999-2014 yang menyimpulkan bahwa berbagai fungsi penting parpol, baik sebagai penyalur aspirasi, pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, dan fungsi kontrol terhadap
pemerintah diapresiasi rendah oleh publik.
Hasil jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2004 secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung negatif.
Jamaludin mengatakan keberhasilan demokrasi prosedural dalam pemilu
belum mampu memberikan kontribusi substansial bagi perkembangan
demokrasi adalah persoalan yang senantiasa berulang setiap pasca pemilu
yaitu kekecewaan dari rakyat karena sebagian besar janji pemilu jarang
ditepati.
