Network
PORTAL JOGJA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali menjadi sorotan. Sang menantu, Joko Priambodo, diketahui ditunjuk menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik. Diketahui bahwa Patra Logistik merupakan anak usaha dari PT Pertamina Patra Niaga.
Tidak salah bila kemudian masyarakat mengernyitkan kening dan menduga-duga atas penunjukkan ini. Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo, beberapa saat yang lalu diturunkan jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Ini berhubungan dengan putusannya yang mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang diduga sebagai cara untuk memuluskan langkah sang keponakan yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada kontestasi Pemilihan Pesiden (Pilpres) 2024. Adanya Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming ini, disebut-sebut sebagai Dinasti Politik. Kejadian ini turut mencoreng nama Anwar Usman sekaligus juga institusinya, Mahkamah Institusi.
Baca Juga: Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK, Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat
Namun pihak Pertamina Patra Niaga dalam keterangannya menyatakan bahwa penunjukan Joko Priambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Menantu Anwar Usman ini mempunyai kinerja cemerlang, bahkan pernah masuk dalam daftar Top Talent Management Pertamina group.
“Selama bekerja di Pertamina, yang bersangkutan (Joko Priambodo) juga menunjukkan kinerja yang cemerlang,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Senin 10 Juni 2024.
Irto menjelaskan lebih lanjut, bahwa penunjukan Joko Priambodo ini suadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang bersangkutan juga bergabung hingga berada pada posisi sekarang ini juga dengan melalui proses merintis karier dari bawah.
“Proses penunjukan Saudara Joko Priambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik pada 20 Mei 2024 lalu sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Baca Juga: MHH PP Muhammadiyah Tuntut Anwar Usman Mundur Sebagai Hakim MK
