Network
PORTAL JOGJA - Maraknya petisi dari sejumlah akademisi universitas soal gerak langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Tidak terkecuali dari Presiden Jokowi yang menjadi salah satu subjek yang disebut dalam petisi-petisi itu.
"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," ujar Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam tayanganYouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu 3 Februari 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik merupakan vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Kepala Negara juga tetap berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
Baca Juga: Giliran Civitas Academica Universitas Indonesia Suarakan Pemilu Tanpa Ketakutan
Senada dengan ayahnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 dalam Pipres 2024, berterimakasih atas masukan yang diberikan oleh para akademisi tersebut. Namun dirinya enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
Di lain pihak, ada Ganjar Pranowo selaku calon presiden nomor urut 3 yang menyebut petisi hingga deklarasi kebangsaan dari beberapa kampus besar yang mengkritik kekusutan demokrasi dan dugaan penyimpangan masa Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini adalah sebuah bentuk penyelamatan demokrasi.
"Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah inilah para intelektual cyber society yang mengingatkan kita semuanya mudah-mudahan kita ingat," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 2 Februari 2024.
Baca Juga: Guru Besar UGM Sampaikan Pernyataan Sikap, Desak Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi
Muhaimin Iskandar atau Gus Imin turut berkomentar sehubungan dengan petisi Bulaksumur yang dilayangkan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Cawapres 01 ini mengingatkan bahwa petisi yang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo yang dianggap telah menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.
