Network
PORTAL JOGJA - Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi dan memberi saran seputar kegaduhan yang sempat terjadi akibat penurunan atribut PDIP antara lain bendera dan baliho PDI Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jokowi juga mengakui bahwa dirinya juga sudah mendapat informasi tentang pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi tempat kunjungan kerjanya tersebut.
Menurut Presiden, penurunan atribut secara mendadak ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Kepala Negara di Kabupaten Gianyar pada Selasa, 31 Oktober 2023 ini sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham.
"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucap Kepala Negara saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 1 November 2023 sebagaimana dikutip Portal Jogja dari ANTARA.
Jokowi mengisyaratkan bahwa terkait persoalan atribut partai tesebut,pihaknya meminta agar jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, dan kepolisian bertindak netral.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memberi klarifikasi soal pencabutan atribut-atribut politik tersebut. Ia menyebut video dan kabar tidak jelas mengenai pencabutan atribut partai politik yang beredar itu ternyata kurang sesuai dengan fakta.
Pihaknya hanya menggeser sementara atribut berbau politik yang banyak terpasang di sepanjang jalan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dari Denpasar hingga Gianyar tepatnya di SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan. Penurunan atau penggeseran ini dilaksanakan satu jam sebelum Presiden tiba di lokasi. Baliho dan bendera partai itu kemudian dipasang kembali setelah kegiatan Kepala Negara selesai.
“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” ujar Pj Gubernur Bali pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi ikut menjelaskan,bahawa penggeseran semua atribut ini merupakan perintah Pj Gubernur Bali tanpa memandang atribut dari partai tertentu. Ia mencontohkan adanya baliho PSI juga diturunkan atau digeser sementara.
