Network
" Ya, politik identitas itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak prestasi," kata Hasto di kantor DPP PDIP Provinsi Banten Kota Serang, Banten Minggu 10 September 2023.
Baca Juga: Mengenal Weton, Warisan Budaya dan Kepercayaan Jawa
Senada dengan Hasto, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menganggap isu politik identas tadi merupakan tuduhan sumir lawan politik. Ia menambahkan bahwa sosok Ganjar di tayangan azan itu terlihat biasa.
"Itu tuduhan Sumir lawan politik saja. Ditayangan itu Ganjar terlihat netral, tidak ada unsur politik sama sekali apalagi kampanye," kata sosok yang biasa dipanggil Yusuf ini.
Tanggapan Pemuka Agama dan Pengamat
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah Tafsir justru menganggap video azan ini merupakan salah satu bentuk kreativitas yang positif. Tafsir malah mengajak masyarakat tidak memperdebatkan tayangan tersebut. Ini karena masing-masing calon presiden mempunyai hak yang sama untuk berkreativitas, namun berbeda dalam ekseskusinya saja.
"Khan banyak, televisi yang lain. Televisi yang lain itu kan juga punya video adzan. Ini soal kreativitas, siapa yang lebih dahulu, sehingga tidak perlu protes. Cuma mungkin sudah tidak akan menarik karena sudah didahului RCTI lewat pak Ganjar," ujarnya.
Baca Juga: Berkebun di Lahan Sempit Perkotaan, Solusi Hasilkan Oksigen dan Makanan Segar
Ia juga berpesan agar masyarakat tidak menjadi reaktif karenanya. Lebih baik ditanggapi dengan adu kreatifitas dan ide tanpa menyakiti atau menyinggung pihak lain.
"Tolong dijawab dengan kreatif, jangan dengan reaktif. Adu kreatif adu gagasan. Siapa yang paling kreatif, siapa yang paling cepat. Yang penting tidak menafikan dan menjelekkan yang lain. Silakan calonnya dijunjung setinggi langit, tanpa menjatuhkan calon lain," katanya.
Salah satu ahli komunikasi Universitas Airlangga sekaligus ketua Asosiasi Komunikolog Indonesia Suko Widodo menyebut tidak masalah dari sisi peraturan terkait tayangan yang disebut beberapa pihak sebagai politik identitas itu. Apalagi saat ini belum terdaftar sebagai capres.
