Network
PORTAL JOGJA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro sejak tanggal 22 Juni 2021 dilakukan pemerintah untuk menekan peningkatan kasus positif Covid-19.
Kebijakan PPKM Mikro diambil pemerintah sebagai cara alternatif penanganan Covid-19 di samping tersedianya opsi kebijakan lockdown.
Pasalnya selama penerapan kebijakan lockdown dinilai banyak menyedot anggaran belanja nasional maupun daerah.
Belajar dari penerapan kebijakan lockdown tahun lalu, pemerintah daerah perlu mengeluarkan dana khusus untuk jaring keamanan sosial, kredit usaha rakyat, atau pembiayaan usaha kecil dan menengah.
Baca Juga: Akui Terima Masukan Untuk Berlakukan PSBB dan Lockdown, Presiden Jokowi Pilih Terapkan PPKM Miro
Banyaknya dana yang harus dikeluarkan tersebut, mendorong sejumlah daerah untuk menolak lakukan lockdown.
Dilansir dari akun Instagram @ugmtoday, terdapat lima provinsi yang menolak penerapan lockdown. Empat diantaranya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Sumatera Utara
Edy Rahmayadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara memberi pernyataan tegas untuk tidak menerapkan lockdown di daerahnya tersebut.
“Saya dari awal tidak membahas lockdown. Tak bisa seperti itu. Jangan latah. Jangan karena orang lockdown, maka Sumut juga harus lockdown,” kata Edy Rahmayadi.
Jawa Barat
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat secara terang-terangan menyebutkan bahwa anggara Provinsi Jawa Barat mengalami kekosongan, sehingga apabila dilakukan lockdown, kebutuhan logistik perlu didukung dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Meski Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Sri Sultan Hamengku Buwono X Pilih Urungkan Niat Lockdown
“Kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada. Jadi, kalaupun itu (PSBB) diadakan, maka dukungan logistik dari pusat harus betul sudah siap, baru kali akan terapkan di Jabar,” kata Ridwan Kamil.
D.I. Yogyakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja sekaligus Gubernur Provinsi DIY mengakui ketidak sanggupannya dalam membiayai warga apabila harus dilakukan lockdown.
“Ya nggak to (lockdown). Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat suruh ngeragati rakyat seluruh Yogyakarta,” kata Sri Sultan.
Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menyatakan untuk tidak melakukan lockdown.
“Enggak ada (opsi lockdown). Sekarang itu mikro lockdown, ada di Pasuruan dan Malang. Jadi satu gang di-lockdown, beberapa rumah, kalau ada pengetatan ada jam malam, nah penegakannya di Kabupaten/Kota,” kata Khofifah.
Dilansir dari sindonews, sejak tahun 2020 setiap daerah perlu memperhatikan amanat Permendagri dalam penyusunan APBD 2021.
Amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, memfokuskan pembiayaan pada penanganan dampak Covid-19.***
