Network
PORTAL JOGJA - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 30 Maret 2022, menyebut lebih dari 4 juta warga Ukraina telah mengungsi meninggalkan negaranya untuk menghindari perang dengan Rusia.
UNHCR, badan pengungsi PBB, mengatakan sebanyak 4.019.287 warga Ukraina telah mengungsi melintasi perbatasan negara itu sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022, dimana lebih dari 2,3 juta warga pergi ke Polandia.
"Pengungsi dari Ukraina sekarang 4 juta, lima minggu setelah dimulainya serangan Rusia," kata kepala UNHCR Filippo Grandi dalam cuitannya di Twitter.
"Saya baru saja tiba di Ukraina. Di Lviv saya akan membahas dengan pihak berwenang, PBB dan mitra lainnya cara untuk meningkatkan dukungan kami kepada orang-orang yang terkena dampak dan terlantar akibat perang yang tidak masuk akal ini," tambahnya.
Jumlah pengungsi telah melampaui perkiraan awal UNHCR bahwa perang dapat mengakibatkan pengungsi hingga 4 juta.
Badan tersebut mengatakan kecepatan dan skala perpindahan belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa sejak Perang Dunia II.
Perempuan dan anak-anak menyumbang 90 persen dari mereka yang mengungsi. Pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun memenuhi syarat untuk panggilan militer dan tidak dapat pergi.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB mengatakan bahwa selain pengungsi Ukraina, hampir 200.000 orang non-Ukraina yang tinggal, belajar dan bekerja di negara itu juga telah pergi.
Baca Juga: Abramovich Muncul Lagi Saat Perundingan Ukraina dan Rusia di Turki, Ini Perannya
Dan pada 16 Maret, sekitar 6,48 juta orang diperkirakan menjadi pengungsi internal di Ukraina, menurut survei perwakilan IOM.
"Mereka membutuhkan bantuan penyelamatan jiwa yang mendesak," kata organisasi itu pada Rabu seperti dilansir dari CNA.
"Menanggapi perang di Ukraina, IOM telah meningkatkan upayanya untuk mencegah perdagangan orang baik di dalam negeri maupun di antara mereka yang bergerak di seluruh kawasan," tambahnya.
Sebelum invasi Rusia 24 Februari, Ukraina memiliki populasi 37 juta di wilayah-wilayah di bawah kendali pemerintah, tidak termasuk Krimea yang dicaplok Rusia dan wilayah separatis pro-Rusia di timur.***
